Sulwan Abunawas


–Sulwan Abunawas Jadi Penjabat (Pj) Bupati Koltim
— 22 November Dilantik di Rujab Gubernur

KENDARIPOS.CO.ID– Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Sulwan Abunawas bakal menjadi orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim). Mendagri Tito Karnavian merestui Sulwan Abunawas menjadi Penjabat (Pj) Bupati Koltim. Adik Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas itu dapat berkuasa di Koltim selama 365 hari atau satu tahun. “Masa tugasnya maksimal satu tahun,” kata Muhammad Ilyas Abibu, Asisten I Pemprov Sultra kepada Kendari Pos, Jumat (19/11), kemarin.

Berbekal restu Mendagri, Gubernur Sultra Ali Mazi menerbitkan surat keputusan pengangkatan Sulwan Abunawas sebagai Pj.Bupati Koltim. Muhammad Ilyas mengatakan SK penunjukan Sulwan Abunawas sebagai Pj Bupati Koltim diteken Gubernur Ali Mazi sekira minggu lalu.

“Agenda pelantikan bakal digelar hari Senin, 22 November 2021 di Rujab Gubernur Sultra. Undangan pelantikan akan diedarkan namun saat ini masih menunggu tandatangan gubernur. Saya akan menghadap gubernur untuk meminta tanda tangan undangan pelantikan,” ujarnya.

Muhammad Ilyas menambahkan Pemprov berharap Sulwan Abunawas bisa menunaikan tugas dengan amanah, berintegritas dan bertanggungjawab. Berupaya melaksanakan roda pemerintahan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. “Banyak tugas yang menanti dedikasi Pj Bupati Koltim Sulwan Abunawas. Salah satunya, mesti menangani dan segera menggelar pemilihan Wakil Bupati Koltim yang telah sekian lama lowong,” ungkapnya.

Muhammad Ilyas menjelaskan, substansi tugas dan wewenang Pj Bupati Koltim yakni memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepala daerah yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Selain itu, Pj Bupati memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Meski Pj Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan bupati definitif, namun
untuk memutuskan kebijakan strategis dalam pemerintahan mesti atas izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Katakanlah seperti memutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. “Semua (kebijakan Pj.Bupati) itu mesti melalui izin tertulis dari Kemendagri,” tandas Muhammad Ilyas Abibu. (ali/b)

Tinggalkan Balasan