Kepala Bidang Aset, BPKAD Wakatobi, Dendi

KENDARIPOS.CO.ID– Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan usulan pengukuran bidang tanah yang belum tersertifikat. Baik beberapa lahan kosong serta area perkantoran hingga sekolah. Selain masih harus melengkapi dokumen, ada juga yang sengketa atau diklaim masyarakat dan ahli waris. Itu juga menjadi salah satu alasan beberapa lahan kantor belum tersertifikat.

Salah satu kantor yang belum memiliki legalitas kepemilikan adalah kantor Desa Numana. Meskipun sudah lama pengalihan dari aset Buton ke Pemkab Wakatobi, namun hingga kini lahan tersebut masih bermasalah. Pasalnya, ada warga yang mengklaim kepemilikan lahan dan sempat mengancam akan menysegel hingga gugatan ke pengadilan.
Sekretaris Desa (Sekdes) Numana, Sahudin, menjelaskan, kondisi itu sudah berlangsung lama.

Namun selama ini baru dua kali pihak yang mengklaim lahan tersebut datang mendatangi kantornya. “Memang yang klaim sempat sampaikan ke pihak kami bakal menyegel kantor. Tapi, kami minta dokumennya dan sertifikat tanahnya mereka juga tidak memiliki itu,” ujarnya, Kamis (4/11).

Menurut Sahudin, pengalihan aset dari Pemkab Buton ke Wakatobi atas lahan seluas 240 meter persegi ini sudah lama dilakukan. Namun, hingga kini pihak Desa Numana belum mengantongi dokumen pengalihan tersebut.
“Kami sudah usulkan ke Pemkab Wakatobi. Permohonan untuk mendapatkan dokumen pelimpahannya dari daerah ke desa. Tapi sampai sekarang belum ada. Itu yang sementara kami tunggu,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset, BPKAD Wakatobi, Dendi, menjelaskan, meskipun setiap tahun pihaknya mengusulkan pengurusan sertifikat lahan ke Kantor Pertanahan, namun untuk lahan yang masih bersengketa atau bermasalah harus diselesaikan terlebih dulu. “Masih banyak lahan yang sudah dibangunkan kantor, sekolah maupun lahan kosong milik Pemkab Wakatobi yang belum tersertifikat.

Kami terus usulkan setiap tahun, tapi kalau yang belum lengkap dokumennya kami minta diselesaikan dulu,” terangnya. Untuk diketahui, dari usulan setiap tahun hingga 100 bidang, ada yang bisa tersertifikat hingga 40 lebih, bahkan tahun sebelum-sebelumnya ada yang capai lebih 100 lahan. Pihaknya akan terus mengupayakan sampai bidang tanah yang belum terukur bisa mendapatkan sertifikat. (b/thy)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.