KENDARIPOS.CO.ID — Tanpa bermaksud mendahului putusan hukum positif dan ketetapan Tuhan, mantan Wali Kota Kendari, Asrun dan Adriatma Dwi Putra bakal bebas tahun depan. Masa penahanan ayah dan anak itu akan berakhir pada 1 Maret 2022.

“Seusai putusan, Asrun dipidana 4 tahun. Menurut hitungan kami, Asrun akan bebas murni pada 1 Maret 2022. Ini untuk Asrun, karena yang di Lapas Kelas IIA Kendari hanya Asrun. Kalau yang lain saya tidak tahu,” kata Abdul Samad Dama, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, saat dikonfirmasi Kendari Pos, Selasa (2/11).

Abdul Samad mengatakan, kondisi Asrun sehat selama menjalani masa tahanan. Asrun tidak pernah mendapatkan remisi. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

“Selain persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Syarat terpidana korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi dua hal, yakni bersedia menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti,” jelas Abdul Samad.

Justice collaborator adalah sebutan bagi terpidana yang bekerja sama membongkar kasus. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak bisa diberikan remisi. “Asrun sudah membayar uang denda, uang pengganti tidak ada. Tetapi beliau tidak mendapatkan justice collaborator dari KPK, karena KPK yang menyidik. Karena tidak ada remisi, maka Asrun akan bebas murni sesuai vonis,” terang Abdul Samad.

Untuk diketahui, dalam OTT KPK tahun 2018, Asrun diamankan bersama anaknya yang saat itu menjabat Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra. Pria yang karib disapa ADP kini berada di Rutan Kolaka. Dia dipindahkan dari Lapas Kendari ke Rutan Kolaka sekira 2 tahun.

“ADP dipindahkan sejak tahun 2019. Masalah tempat menjalani pidana, tidak harus pada satu tempat. Misalnya, kalau over kapasitas, kami biasa memindahkan WBP sesuai kebijakan Kanwil Kemenkumham,” pungkasnya. (ndi/rus/b)

ADP Dipindahkan Sejak Tahun 2019

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.