Foto: Muh. Abdi Asmaul Amrin/Kendari Pos
ASN Pemprov Sultra usai mengikuti apel pagi di kompleks bumi praja Anduonohu, Kendari.

KENDARIPOS.CO.ID– Pemerintah resmi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengambil cuti di masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi ASN selama nataru dimasa pandemi Covid-19.

Larangan tersebut berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. “Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru,” ujar Menpan RB Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (25/11).

Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS.

Namun pemberian cuti harus secara akuntabel sesuai persyaratan yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 17/2020, dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Di Sultra, regulasi soal larangan bagi ASN mengambil cuti belum diterima Pemprov. “Sampai sekarang belum ada ketentuan libur (cuti). Baik itu natal dan tahun baru,” kata Sekprov Sultra, Nur Endang Abbas, kemarin.

Namun, berdasarkan informasi yang didapatkannya dari pemerintah pusat, cuti bersama peringatan nataru ditiadakan. Sehingga masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat tidak dimungkinkan untuk libur. “Hari libur (cuti bersama) dikurangi. Misalnya tanggal 1 libur, besoknya tetap harus masuk kerja,” kata Nur Endang.

Terkait sanksi bagi ASN yang memaksakan cuti, Nur Endang mengaku belum menyiapkan aturannya. Yang jelasnya, semua ketentuan tetap merujuk pada keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB.

Terpisah, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, mengatakan pada masa libur Nataru nanti, ASN dilarang mengambil cuti. Itu dilakukan untuk meminimalisir risiko penularan covid yang berpotensi timbul saat Nataru.

Lanjut dia, larangan bagi ASN mengambil cuti libur Nataru sudah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Covid 19 pada masa Nataru. “Bukan hanya ASN, karyawan dan buruh juga dilarang mengambil cuti saat itu. Karena hari cuti bersama ditiadakan,” kata Sulkarnain Kadir.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta seluruh pihak agar memaklumi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pasalnya, aturan tersebut semata-mata untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19.

“Mudah-mudahan ikhtiar kita bisa melindungi warga dari penularan Covid-19. Kami harap seluruh pihak bisa menahan diri dan tidak bereufori. Tetap patuhi prokes Covid-19,” kata Sulkarnain Kadir. (ags/b/fin)

Tinggalkan Balasan