HADRIAN INDRA MAPA/KENDARI POS
PROGRAM PRIORITAS : Bupati Butur, M. Ridwan Zakariah (kanan) menyerahkan Raperda APBD 2022 pada Ketua DPRD, Diwan, kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID– Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buton Utara (Butur) akhirnya menuntaskan penyusunan draf rancangan peraturan daerah (Raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022.

Bupati Butur, Muh. Ridwan Zakariah, menyerahkan langsung dokumen nota keuangan tersebut dan diterima Ketua DPRD, Diwan, Selasa (23/11). “APBD 2022 secara detail menjawab skala prioritas kebutuhan masyarakat dan diupayakan mewujudkan sinergitas upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah. Selain itu, juga memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan, juga kehati-hatian serta lebih fokus kepada pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan,” ujar Ridwan Zakariah, kemarin.

Butur-1 tersebut menjabarkan, ada empat poin program prioritas, Mulai dari pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, peningkatan jalan dan jembatan, saluran irigasi, akses air bersih, stimulus perumahan masyarakat, peningkatan pelabuhan dan peningkatan uji kir. Untuk pengembangan sumber daya manusia meliputi, pemberian beasiswa, peningkatan kualitas dan mutu guru dan penataan sarana prasarana pendidikan.

Kemudian di bidang kesehatan, fokus utama dari penganggaran belanja APBD adalah mendukung program Pemerintah Pusat dalam penuntasan dan penanganan pandemi Covid-19, menuntaskan program vaksinasi untuk masyarakat umum dan tenaga medis, bantuan pengobatan gratis melalui BPJS kesehatan, program halo dokter dan peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Butur,” terangnya.

Mantan Sekab Buton itu menambahkan, untuk bidang sosial ekonomi, Pemkab mendorong akselerasi pertumbuhan melalui dukungan pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan UMKM. Pandemi Covid-19 secara langsung ikut berpengaruh terhadap proses pelaksanaan program kegiatan dan realisasi anggaran sepanjang tahun 2021 yang berjalan kurang maksimal.

Itu karena masih ada pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berefek pada pembatasan wilayah serta tingkat konsumsi masyarakat. “Dalam menghadapi situasi sulit seperti itu, diperlukan konsensus semua pihak, langkah terbaik adalah memutus rantai penularan dan penyebaran penyakit ini dengan membatasi kontak fisik dan pergerakan penduduk. Hampir tidak ada pilihan lain,” tandas Ridwan Zakariah. (b/had)

Tinggalkan Balasan