La bakri

KENDARIPOS.CO.ID– Tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Kabupaten Buton sempat diproyeksi akan naik pada tahun depan. Itu jika keuangan daerah kembali stabil pasca serangan Covid-19. Janji tersebut pernah dilontarkan Bupati Buton, La Bakry. Sayangnya, rencana itu urung direalisasikan.

Sebab, bukannya naik atau stabil, keuangan daerah justru berkurang signifikan. APBD induk tahun 2022 mengalami defisit, jauh dibandingkan tahun ini. Pemkab Buton menyiapkan anggaran TPP Rp 26 miliar untuk satu tahun.
“Rencana dinaikan tahun depan. Tapi keuangan kita malah menurun. Dana transfer berkurang. Kita mau apa, harus maklumi kondisi bangsa,” ungkap La Bakry, Minggu (14/11).

Selanjutnya, TPP hanya bisa diusahakan untuk tetap aman dan nilainya tidak turun dari sebelumnya. Tapi apapun itu keputusan, akan menjadi pilihan terbaik yang disepakati bersama wakil rakyat nanti. “Kita mau lihat dulu secara detail. Minggu depan kita masukan KUA-PPAS 2022. Kita bahas keuangan ini kan tidak sendiri, harus dengan rakyat yang wakilnya di DPRD,” sambung La Bakry.

Sementara itu Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad, mendukung keputusan bupati untuk menunda rencana kenaikan TPP. Sebab bukan saja soal dana transfer yang menurun. Tetapi Pemkab juga harus menyiapkan anggaran untuk angsuran pinjaman daerah. “Defisit Rp 90 miliar, tambah lagi pinjaman daerah kira-kira Rp 60 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 150 miliar. Anggaran yang bisa dikelola itu semakin sedikit,” katanya.

Olehnya itu, Hariasi sepakat jika dana yang ada nanti diarahkan pada kebijakan prioritas yakni infrastruktur publik. “Utamakan yang paling prioritas dari yang penting-penting itu,” pungkasnya. (b/lyn)

Tinggalkan Balasan