AGUS SETIAWAN/KENDARI POS
PELANTIKAN : Dewan Pengawas Perumda Kota Kendari, Agus Salim (kanan) menandatangani SK pelantikan yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (kiri), kemarin.


KENDARIPOS.CO.ID– Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir resmi melantik Agus Salim sebagai Dewan Pengawas Perusahan Umum Daerah (Perumda) Periode 2021 – 2026. Kehadiran dewan pengawas diharapkan bisa mengawal keberlangsungan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemkot itu.

Menurut Sulkarnain, kehadiran dewan pengawas sangat penting dalam rangka memberikan pendampingan sekaligus pengawasan kepada jajaran direksi Perumda. Apalagi Perumda Kendari belum lama terbentuk dan masih dalam proses mengembangkan bisnisnya serta dalam mengelola potensi daerah.

Selain karena tupoksinya untuk mengawasi, kehadiran dewan pengawasa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 20217 tentang Perumda. Yang mana mengatur adanya dewan pengawas yang berasal dari pejabat pemerintahan, baik intrnal pemerintah daerah maupun pejabat dari instansi vertikal.

“Kemarin ada beberapa pejabat yang daftar, hanya saja berdasarkan hasil fit dan proper tes hanya Pak Agus Salim yang memperoleh nilai tinggi,” kata Sulkarnain Kadir usai melantik dewan pengawas Perumda Kota Kendari di Media Center Rujab Wali Kota Kendari, kemarin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, kehadiran dewan pengawas bisa membantu perumda dalam mengelola bisnisnya. Disisi lain bisa mengawasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan hukum dan masih sejalan pada visi daerah yakni menjadikan Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi (lingkungan), informasi, dan teknologi.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas Perumda Kota Kendari, Agus Salim mengaku siap membangun sinergi dengan direksi Perumda terutama dalam hal penyusunan bisnis plan, kebijakan direksi dan pengelolaan keuangan perusahaan.”Perumda inikan baru terbentuk, sehingga harus didampingi agar kebijakannya bisa mendorong performa perusahaan.

Apalagi ada delapan sektor yang akan dikelola seperti pariwisata, kredit mikro, transportasi, retail, pemanfaatan tambat labuh, pengelolaan persampahan, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), pengelolaan kawasan dan industri dan perdagangan, serta pengelolaan perikanan,” kata Agus Salim. (b/ags)