HADRIAN INDRA MAPA/KENDARI POS
CEGAH KORUPSI : Sosialisasi gerakan Saber Pungli yang digelar Inspektorat Butur dengan menghadirkan Aparat Penegak Hukum di Aula Bappeda dan dibuka langsung Wakil Bupati, Ahali (tengah), kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID– Upaya untuk memberantas praktik pungutan liar (Pungli) di lingkup Organisasi Perangkat Daerah, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur). Langkah terbaru dilakukan Inspektorat Butur dengan menyelenggarakan sosialisasi gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan menghadirkan Aparat Penegak Hukum sebagai pemateri di Aula Bappeda, Jumat (19/11). Kegiatan itu dibuka Wakil Bupati, Ahali.”

Butur-2 tersebut mengimbau masyarakat untuk tak takut melaporkan jika ada oknum Aparatur Sipil Negara yang memperkaya diri sendiri dengan melakukan praktik pungutan liar pada Aparat Penegak Hukum. “Saya berharap kepada jajaran Pemerintah Kecamatan dan Desa serta Kelurahan untuk mengelola keuangannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Semua demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government),” ujar Ahali, kemarin

Ia menambahkan, dengan terbentuknya Satgas Saber Pungli, maka hal-hal yang berkaitan dengan pungutan liar atau dalam bentuk penagihan yang sifatnya tidak resmi dapat dicegah. Dengan begitu, tindak pidana korupsi tak akan terjadi. “Jika ada praktik pungli segera laporkan kepada penegak hukum,” ulangnya, menegaskan.

Mantan Kapolsek Kulisusu itu juga mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tanpa melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Selain itu, Pemerintah Desa dan masyarakat harus turut berperan serta dalam mencegah pungutan liar dan tindak pidana korupsi dengan melaporkan pada Satgas Saber Pungli Kabupaten Butur.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Satgas Pungli adalah mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi Pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas.

Selain itu, menindak tegas ASN yang terlibat Pungli, melakukan investigasi lebih dalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain. Pejabat juga diminta mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat,” tandasnya. (b/had)

Tinggalkan Balasan