AGUS SETIAWAN/KENDARI POS
PENYERAHAN PSU : Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (kedua dari kiri) didampingi Ketua REI Sultra, Iwan Setyawan (Baju Putih) bersama Forkopimda menyaksikan penandatangan dokumen penyerahan PSU dari developer kepada Pemkot Kendari, kemarin

-Fasilitas Publik yang Diserahkan Senilai Rp 21,52 Miliar

KENDARIPOS.CO.ID–Jumlah perumahan bersubsidi di Kota Kendari mencapai ratusan. Sayangnya, kesadaran pengembang (developer) menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari masih minim. Hingga kini, masih ada 136 developer menyerahkan fasilitas publik.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengaku developor wajib menyerahkan PSU sekira 40 persen pada setiap perumahan yang dibangun. Penyerahan PSU sudah diatur dalam Permendagri nomor 19 tahun 2009 dan Perda Kota Kendari nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara penyerahan PSU. “Hari ini (kemarin), ada 14 developer menyerahkan PSU-nya. Kita berharap perumahan lain yang ada di Kendari ini bisa menyusul,” kata Sulkarnain Kadir saat menerima PSU dari 14 pengembang di D’Lisha Residence Kendari, kemarin.

Politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) ini memastikan, PSU yang diserahkan akan diintervensi oleh pemerintah dalam rangka penyediaan fasilitas perumahan seperti rumah ibadah, jalan, drainase, penerangan, Tempat Pembuangan sampah (TPS) dan fasilitas umum lalinnya. Sebanyak 14 yang diserahkan seluas 7,9 hektar atau setara dengan Rp 21,52 miliar. “Jika sudah diserahkan otomatis fasilitasnya kita jaga, dan sudah ada kepastian hukummnya. Dalam waktu dekat PSU akan disetifikatkan oleh BPN (Badan Pertanahan Negara),” kata Sulkarnain Kadir.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sultra, Iwan Setyawan, tak menampik jika saat ini masih banyak developer yang enggan menyerahkan PSU. Padahal penyerahan PSU sangat penting dalam rangka memenuhi hak warga yang ada di perumahan. “Kami terus dorong teman-teman untuk segera menyerahkan PSU-nya. Karena ini (PSU) merupakan hak daerah dan sudah ada regulasinya bahwa 40 persen harus diserahkan ke pemerintah,” kata Iwan. (b/ags)

Tinggalkan Balasan