KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) berupa menjaga kondusifitas daerah. Upaya ini tak lain untuk mencegah potensi gesekan (konflik) di tengah masyarakat. Sebagai wujud nyata, Pemkot bekerjasama dengan unsur TNI/Polri, tokoh adat serta seluruh elemen masyarakat memploklamirkan deklarasi damai.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan penandatanganan ikrar (deklarasi damai) merupakan bukti bahwa semua pihak menginginkan penyelesaian masalah (konflik) dengan cara musyawarah. “Mari kita kedepankan semangat musyawarah. Mengedepankan semangat saling bertoleransi. Kita jaga persatuan diantara kita,” ujarnya.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (kemeja putih), didampingi jajaran Fokopimda dan seluruh elemen masyarakat Kota Kendari sempatkan foto bersama usai menggelar deklarasi damai, kemarin. Semua elemen sepakat mewujudkan kamtibmas yang kondusif di Kota Lulo. AGUS SETIAWAN/KENDARI POS

Di tengah masyarakat yang heterogen, susah sepatutnya untuk saling menghormati, menghargai dan bertoleransi. Sebab perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan jangan menjadi pemicu masalah, namun harus jadikan sebagai rahmat dan motivasi untuk membangun daerah.

“Indonesia negara unik. Punya ribuan suku dan beragam agama. Kalau ini kita bisa jaga, maka ini bisa memajukan negara dan daerah. Mari kuatkan persaudaraan diantara kita, eratkan komunikasi, sehingga sekat-sekat yang ada bisa kita hilangkan. Tentu kita tidak ingin terjadi konflik. Karena konflik tidak ada yang menang, konflik itu merugikan dan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk bangkit kembali,” kata Sulkarnain Kadir.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (kemeja putih), Kapolres Kendari, AKBP Didik Erfianto (kedua dari kanan) dan Dandim 1417/Kendari, Letkol Kav Agus Waluyo (kiri) saat mendeklarasikan perdamaian di Kota Kendari, kemarin.

Kapolres Kendari AKBP Didik Erfianto menyambut baik pelaksanaan deklarasi damai. Menurutnya, cara ini paling efektif untuk merajut harmoni dan kebhinekaan dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Kendari. “Kita harus bergerak bersama,” ujarnya.

Sejumlah perwakilan masyarakat dan mahasiswa turut menandatangani deklarasi damai.

Senada, Dandim 1417/Kendari, Letkol Kav Agus Waluyo mengajak seluruh pihak untuk bekerjasama membantu pemerintah dalam menjaga kamtibmas. Jika tercipta wilayah yang kondusif, maka proses pembangunan akan berjalan baik dan akan membawa manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat. “Mari kita bantu untuk mewujudkan visi pemerintah yang ingin menjadikan Kendari sebagai kota layak huni bagi siapa pun,” kata Agus.

Akademisi ilmu budaya dari Universitas Halu Oleo (UHO), Dr Basrin Melamba menambahkan deklarasi damai penting dilakukan dalam rangka mewujudkan suasana kehidupan yang harmonis antar etnis dan suku di Kota Kendari. “Kita harus memahami budaya agar bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tidak ada budaya di dunia ini yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik,” kata Basrin.

Ada lima poin yang harus dikembangkan pasca penandatanganan ikrar damai. Pertama, meningkatkan komunikasi antar lembaga. Menurut Basrin, jika ada komunikasi, maka apa pun permasalahan yang dihadapi dan mungkin sudah terjadi, itu bisa terselesaikan dengan baik dengan menghormati hukum yang berlaku di negara ini.

Sebagai bentuk komitmen, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir bersama Forkopimda menginisiasi penandatanganan deklarasi damai. Tampak Sulkarnain Kadir menandatangani deklarasi damai.

Kedua, memantapkan nilai-nilai kearifan lokal. Maksudnya, nilai-nilai luhur dari masing-masing lembaga adat bisa ditingkatkan kulitas dan kuantitasnya. “Bagaimana kualitas seluruh etnis dan seluruh anggotanya itu harus diperhatikan. Kalau kualitasnya bagus, maka mereka akan memahami budayanya. Karena sesuatu yang bagus itu akan berpengaruh pada setiap langkah yang dilakukan anggotanya. Dengan sendirinya mereka akan mengingat kebaikan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita pasti akan ditinggalkan,” kata Basrin.

Ketiga, mengembangkan jejaring forum komunikasi lembaga adat dan paguyuban. Maksudnya, seluruh lembaga adat harus meningkatkan kerjasama dengan seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah, stakeholder dan semua elemen masyarat. “Khususnya elemen pemuda. Saat ini, kaum milenial cukup banyak jumlahnya dan mereka butuh pendampingan agar tidak lupa dengan budaya,” kata Basrin.

Poin keempat lanjutnya, meningkatkan penghormatan terhadap nilai budaya dan adat istiadat. Maksudnya, diharapkan semua etnis yang ada atau tergabung dalam sebuah lembaga atau paguyuban di Kota Kendari harus saling hormat menghormati dan menghargai satu sama yang lain.

“Terakhir, memantapkan mediasi penyelesaian konflik dimasyarakat. Utamakan kekeluargaan dan musayawarah untuk mufakat. Kalau yang berkaitan dengan pidana tentu ada hukum yang berlaku. Semua harus damai karena kita pada umumnya bersaudara. Kita harus saling menjaga dan menyayangi,” kata Basrin. (b/ags)