Usman Rianse Divonis Bebas – Kendari Pos
Hukum & Kriminal

Usman Rianse Divonis Bebas

Prof.Usman Rianse

–Tak Terbukti Dugaan Korupsi Pembangunan RSP UHO
KENDARIPOS.CO.ID– Prof.Usman Rianse semringah. Dia divonis bebas oleh majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Kendari. Mantan Rektor UHO itu dinyatakan tak terbukti atas dugaan korupsi yang didakwakan kepadanya. Pengacara Prof. Usman Rianse, Ahmad Fajar Adi SH, mengatakan, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut kliennya dengan pasal 3 (subsidernya) UU Tipikor gugur oleh putusan hakim.

Ahmad Fajar Adi menurutkan, pertimbangan hakim, tindakan Prof.Usman Rianse dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) UHO bukan perbuatan melawan hukum. “Permasalahan utama pembangunan RSP UHO, karena ditariknya bank garansi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sawaluddin. Bank garansi merupakan jaminan kerugian negara dari PT. Jasa Bhakti Nusantara (JBN). Ketika pengerjaan proyek pembangunan RSP UHO tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan, maka bank garansi atau jaminan tersebut ditarik oleh negara. Dengan nominal sesuai anggaran yang telah diberikan kepada JBN senilai Rp14 miliar,” ujar pria yang karib disapa Fajar kepada Kendari Pos, Kamis (7/10) kemarin.

Akan tetapi, sambungnya, Sawaluddin selaku PPK menarik uang bank garansi dan mengembalikan kepada pihak kontraktor PT. JBN dalam kondisi pengerjaan pembangunan rumah sakit belum selesai 100 persen. “Jika seandainya bank garansi tidak ditarik, maka tidak akan ada permasalahan kerugian negara,” ujar Fajar didampungu dua rekannya yang lain.

Fajar mengungkapkan, kliennya Prof.Usman Rianse tidak pernah memerintahkan kepada Sawaluddin menarik bank garansi. Bahkan Prof.Usman mengingatkan Sawaluddin untuk menjaga bank garansi tersebut. Karena sangat penting sebagai back up kerugiaan negara. “Inilah sumber permasalahan, karena ditariknya bank garansi oleh Sawaluddin dalam kondisi pekerjaan belum rampung. Sawaluddin mengembalikannya kepada pihak kontraktor PT. JBN tanpa sepengetahuan Prof. Usman Rianse,” terangnya.

Dugaan Sawaluddin menarik bank garansi dan mengembalikannya ke PT. JBN, karena melihat kondisi pembangunan rumah sakit belum rampung. Di satu sisi, waktu yang diberikan menyelesaikan proyek semakin mepet. “Agar bank garansi tidak ditarik oleh negara, maka Sawaluddin menariknya. Ini menyalahi aturan dan disinilah letak ditemukannya kerugian negara. Aturannya, jika pekerjaan belum selesai sesuai waktu yang ditetapkan, maka bank garansi ditarik negara bukan oleh Sawaluddin selaku PPK,” papar Fajar.

Fajar menambahkan, saat penarikan bank garansi, Prof. Usman Rianse tidak terlibat dan tidak mengetahui prosesnya. “Dikuatkan dalam persidangan, bahwa tidak ditemukan fakta-fakta yang mengarah pada keterlibatan Prof. Usman Rianse dalam proses penarikan bank garansi. Tapi murni tindakan PPK, Sawaluddin. Dan tanpa sepengetahuan Usman Rianse,” tambahnya.

Selain itu, dalam fakta persidangan tidak ada bukti bahwa Prof.Usman berupaya memperkaya diri sendiri. Karena kewenangan penuh ada pada PPK, Sawaluddin. “Jadi telah dikuasakan kepada PPK Sawaluddin. Prof. Usman sebagai KPA tidak lagi memiliki andil. Dan itu dikuatkan dengan bukti surat penunjukan Sawaluddin sebagai PPK,” tandas Fajar.

Kuasa hukum lainnya, Baron Harahap, SH mengatakan, majelis hakim memutuskan Prof. Usman Rianse tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat atas dugaan korupsi pembangunan RSP UHO. “Artinya membebaskan terdakwa atas segala dakwaan, dan membebankan biaya perkara kepada negara,” ujarnya usai pembacaan putusan di PN Kendari, kemarin.

Baron menegaskan, dakwaan penyalahgunaan wewenang Prof. Usman Rianse oleh JPU tidak terbukti selama persidangan.”Tidak ada sama sekali fakta dipersidangan terkait penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud JPU,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kejati Sultra menetapkan Prof.Usman Rianse sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan RSP UHO karena kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Dalam kasus itu, Direktur Utama (Dirut) PT.JBN, Edy Rachmad Widianto, selaku pemenang tender proyek telah divonis 6 tahun penjara. PPK proyek, Sawaluddin divonis 4 tahun penjara. (ali/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy