-PH Tersangka LSO Bisa Dipidana
-Kejati Sultra Menganggap PH Menghalangi Kerja Penyidik


KENDARIPOS.CO.ID — Direktur Utama PT.Toshida Indonesia, LSO hingga kini tak kunjung muncul menemui penyidik Kejati Sultra. Tiga kali panggilan diabaikan tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan dan penerbitan RKAB itu. Karena panggilan secara patut yang dilayangkan penyidik Kejati seperti tak digubris LSO. Kejati pun menetapkan LSO masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Terbaru diketahui, LSO melalui penasihat hukumnya melakukan perlawanan. LSO mengadukan Kejati ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas Kejagung) atas dugaan kriminalisasi dengan penetapan status tersangka terhadap dirinya. Kejati memandang penasihat hukum (PH) tersangka LSO dapat dipidana karena dianggap menghalangi kerja penyidik.

Ilustrasi (internet)

Kajati Sultra, Sarjono Turin, MH melalui Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Noer Adi, MH mengatakan langkah yang akan ditempuh tim penyidik terkait lapdu (laporan aduan) ke Jamwas dari penasihat hukum LSO tersebut akan dipelajari. “Jika masuk kategori menghalang-halangi tugas tim penyidik maka akan dipertimbangkan untuk dijadikan tersangka juga. Analisa tim penyidik, penasihat hukum bisa dianggap sebagai pihak yang menghalangi proses penyidikan perkara dugan tindak pidana korupsi (Tipikor) sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 31/1999 juncto Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor, dalam hal ini dugaan penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan RKAB PT.Toshida Indonesia,” kata Noer Adi, MH saat dikonfirmasi Kendari Pos, Jumat (1/10) kemarin.

Penasihat hukum (PH) dapat dianggap sebagai pihak yang menghalangi proses penyidikan karena telah menyembunyikan keberadaan tersangka LSO. Penyidik, kata Noer Adi, MH, melihat ada dugaan PH mempengaruhi tersangka agar tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari tim penyidik Kejati Sultra, dengan berbagai alasan.

“Surat panggilan telah disampaikan secara patut kepada tersangka melalui tim PH, dan seandainya PH yang mewakili tersangka sebagai kliennya, tidak menyampaikan surat tersebut. Atau panggilan itu, sudah disampaikan kepada LSO, tetapi LSO tidak mau memenuhi panggilan tim penyidik dan tim PH mengetahui keberadaan tersangka tetapi tim PH tidak memberitahukan keberadaan tersangka tersebut. Sekarang bagaimana pendapat masyarakat?,” tutur Noer Adi, MH.

Noer Adi, MH menjelaskan dasar hukum menjerat setiap orang yang patut diduga menghalang-halangi pemeriksaan di tahap penyidikan atau penuntutan yakni pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta,” Noer Adi mengutip bunyi pasal 21 Undang-Undang Tipikor.

Laporan aduan tersangka LSO ke Jamwas Kejagung, bagi Kejati Sultra tak masalah. Noer Adi menegaskan aduan itu adalah hak mereka. “Namun Kejati Sultra tak gentar, justru mempertimbangkan langkah hukum,” ujar Noer Adi.

Sebaliknya Kejati Sultra memastikan mendalami penerapan pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor terhadap pihak yang selama ini diduga menghalangi pemeriksaan Dirut PT.Toshida Indonesia, LSO.
Noer Adi menjelaskan, tidak ada kriminalisasi kepada LSO seperti yang dituduhkan kepada Kejati Sultra. Setelah penyidik mengeksekusi putusan praperadilan dan mengevaluasi terkait tindak lanjut proses hukum LSO, tim penyidik dapat melakukan penyidikan kembali. Instrumennya melalui Surat Perintah Penyidikan baru dan menetapkan kembali LSO sebagai tersangka.

“Penyidik bekerja sesuai aturan KUHAP. Kemenangan mereka di praperadilan itu bukan materi perkara. Namun baru menyangkut administrasinya. Bukan berarti dengan adanya putusan praperadilan yang dikabulkan lantas yang bersangkutan tidak dapat dijadikan tersangka kembali,” ungkap Noer Adi.

Sementara itu, Kuasa Hukum LSO, Zakir Rasyidin, menjelaskan kliennya sudah diputus tak bersalah oleh Pengadilan Kendari Sulawesi Tenggara sesuai dengan Putusan Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/ 2021/PN.Kdi tertanggal 27 Juli 2021. Namun, oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, kliennya kembali ditetapkan sebagai tersangka pada 13 September 2021.

Zakir merasa aneh lantaran LSO dinyatakan sebagai tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang telah digunakan sebelumnya. “Nah ini anehnya klien kami kembali ditetapkan sebagai tersangka dengan sprindik yang sama dengan sebelumnya,” ujarnya seperti dikutip dari portal media online nasional, tempo.co, Selasa (28/9).

Oleh karena itu, LSO pun melaporkan Kejati Sultra ke Jamwas Kejagung. Zakir mengatakan, penetapan LSO sebagai tersangka bertentangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. “Yang menjelaskan hanya sanksi administratif ke klien kami, apabila belum melunasi tunggakan PNBP-nya, bukan pidana apalagi korupsi, tentu ini menabrak undang-undang,” kata dia. Kasus ini bergulir ketika LSO ditetapkan sebagai tersangka lantaran belum membayar PNBP perusahaannya, PT.Toshida Indonesia, yang menambang nikel di Sultra. (ndi/b)

Belum Melunasi Tunggakan PNBP Bukan Pidana Apalagi Korupsi

Adu Kuat Tersangka dan Kejati

Dua Kali Jadi Tersangka

-Kejati membongkar dugaan kasus korupsi persetujuan RKAB PT.Toshida Indonesia
-Kamis 17/6/2021, Kejati menetapkan empat orang tersangka
-Mereka adalah :
1.BHR, mantan Plt.Kadis ESDM tahun 2020
2.YSM, mantan Kabid ESDM Sultra
3.LSO, Direktur Utama PT Toshida Indonesia

  1. UMR, GM PT Toshida Indonesia
    -Tiga tersangka sudah dilimpahkan ke pengadilan
    -Satu tersangka, LSO masih mangkir
    -Bahkan jadi DPO
    -LSO sudah dua kali jadi tersangka

LSO Melawan Kejati
-Dirut PT.Toshida, LSO melawan Kejati
-LSO tak terima status tersangka yang disematkan kepadanya
-LSO mengajukan praperadilan di PN Kendari, 24/6/2021
-Hakim mengabulkan permohonan praperadilan LSO, Selasa 27/7/2021
-Status tersangka LSO pun teranulir
-Kejati pantang mundur
-Kejati mengajukan Verzet (upaya hukum terhadap putusan verstek, putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat)
-Kejati melengkapi kekurangan administrasi yang jadi pertimbangan praperadilan
-Selanjutnya menerbitkan Sprindik baru untuk LSO
-LSO kembali ditetapkan tersangka oleh Kejati Sultra, Senin 13/9/2021
-Tiga kali Kejati memanggil LSO untuk diperiksa
-LSO tetap mangkir
-Kejati menetapkan LSO sebagai DPO
-LSO terancam dijemput paksa
-LSO tak berdiam diri
-Dia mengadu ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas Kejagung)
-Aduan LSO terkait dugaan kriminalisasi terhadap dirinya

Kejati Pantang Mundur
-Tak ada kata mundur dalam kamus penyidikan Kejati Sultra
-Kejati menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka LSO
-Status tersangka LSO pun gugur
-Kejati pantang mundut dan kembali bergerak
-Berkas penyidikan dilengkapi
-Kejati kembali tetapkan LSO sebagai tersangka
-Kejati diadukan LSO melalui penasihat hukum (PH) ke Jamwas Kejagung
-Aduan itu tak masalah, Kejati tak gentar
-Aduan itu adalah hak LSO

PH Bisa Kena Pidana
-Kejati siap menghadapi aduan LSO melalui PH
-Sebaliknya, Kejati mempertimbangkan langkah hukum
-Kejati Sultra menelaah lapdu (laporan aduan) PH LSO ke Jamwas
-Kejati memandang PH LSO dapat dipidana
-Jika masuk kategori menghalang-halangi tugas penyidik, PH dipertimbangkan menjadi tersangka
-Analisa tim penyidik :
1.PH LSO bisa dianggap menghalangi proses penyidikan perkara dugaan Tipikor sesuai pasal 21 UU 20/2001
2.PH dapat dianggap menyembunyikan keberadaan tersangka LSO
3.Penyidik melihat ada dugaan PH mempengaruhi tersangka agar tidak memenuhi panggilan penyidik Kejati

Kutipan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor
“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta

Versi PH
-PN Kendari mencabut status tersangka LSO
-Sesuai Putusan Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/ 2021/PN.Kdi, 27 Juli 2021
-LSO kembali ditetapkan sebagai tersangka pada 13/9/2021
-PH merasa aneh lantaran penetapan tersangka LSO dengan Sprindik lama
-Penetapan tersangka bertentangan UU No.92018 tentang PNBP
-Penjelasannya :
*Apabila belum melunasi tunggakan PNBP, bukan pidana apalagi korupsi
*Penunggak hanya dikenakan sanksi administratif

DATA DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER