KENDARIPOS.CO.ID — Penyidik Polda Sultra sedang mengurai benang kusut honor Satgas Covid-19 di BPBD Sultra. Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup, oknum bendahara dan beberapa saksi lainnya sudah diperiksa. Proses penyelidikan (pulbaket) masih berjalan. Namun pihak Polda belum dapat merinci hasil pemeriksaan Muh.Yusup.

Menyikapi hal itu, pengamat Hukum Sultra, Dr. Hariman Satria SH, MH, mengatakan, Polda mesti transparan dalam pengusutan kasus honor 174 Satgas Covid-19. Polda Sultra harus menunjukan profesionalitas dalam penanganan kasus tersebut. Terutama menyangkut etika. Karena berbicara profesionalitas, berarti mengarah pada ranah etika.

“Keterbukaan informasi penanganan kasus mesti sampaikan ke publik termasuk pers. Kepolisian wajib memberikan penjelasan, bahwa penanganan kasus keterlambatan honor satgas covid, dilakukan secara serius sesuai rel regulasi yang mengatur. Terutama mengenai progres penanganannya,” kata Dr. Hariman Satria kepada Kendari Pos, Senin (25/10).

Hariman Satria

Dalam penanganan kasus, kata Dr.Hariman, melekat kewajiban transparansi oleh kepolisian. Kecuali kasus seperti terorisme atau narkotika yang harus digelar tertutup. Namun jika menyangkut kasus dugaan penyalahgunaan anggaran, maka kepolisian harus terbuka menyampaikan informasi seperti apa perkembangannya kepada publik. “Penekanan transparansi penanganan kasus, merujuk pada Undang-Undang (UU) pasal 2 tahun 2002 tentang kepolisian” terangnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) menambahkan, namun mesti dipahami, jika kasus masih dalam tahap pengembangan atau penyelidikan, maka harus tertutup. Hal itu, untuk mencegah calon tersangka menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

“Diproses tertutup, untuk memudahkan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan serta mempercepat kerja kepolisian menemukan pelaku dan mencegah saksi-saksi berkongsi dengan pelaku,” tandas Dr.Hariman Satria.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan melalui Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh mengatakan penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus sudah memeriksa Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup. Selain itu, penyidik memeriksa oknum bendahara dan saksi-saksi lainnya.

Kendati begitu, Kompol Dolfi Kumaseh belum menjelaskan secara rinci hasil pemeriksaan tersebut. “Mereka yang dimintai keterangan adalah pihak yang berkaitan tentang terlambatnya penyaluran honor anggota satgas covid-19. Saat ini masih dalam lidik Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” ujarnya saat dikonfirmasi Kendari Pos. (ali/ndi/b)

Dr.Hariman : Melekat Kewajiban Transparansi