KENDARIPOS.CO.ID — Pemkab Konawe dalam komando Bupati Kery Saiful Konggoasa meraih penghargaan tingkat nasional pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak sejuta akseptor. Pemkab Konawe menyabet juara III kabupaten/kota terbaik tingkat nasional kelompok II (target pelayanan KB 500-1.500 akseptor). Ini kali pertama Konawe masuk tiga besar terbaik se-Indonesia, setelah ditahun-tahun sebelumnya capaian tertinggi menembus 10 besar nasional dalam hal pelayanan KB.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (H.C) dr Hasto Wardoyo sekaligus membubuhkan tanda tangan pada piagam penghargaan yang diterima pemkab Konawe tersebut. Atas capaian itu, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengaku bangga dan berterima kasih kepada BKKBN RI yang telah memberikan penghargaan bagi daerah yang dipimpinnya. “Ini menjadi motivasi bagi kami di daerah. Kita mesti lebih semangat lagi dalam pelayanan KB kepada masyarakat Konawe,” ujar Bupati Konawe Kery S.Konggoasa kepada Kendari Pos, Senin (18/10) kemarin.

Kery Saiful Konggoasa

Bupati Konawe dua periode itu menuturkan, pemkab sebenarnya tak punya target muluk-muluk ihwal pelayanan KB di Konawe. Pihaknya cuma bekerja seoptimal mungkin mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan cara meningkatkan jumlah akseptor alias warga yang bersedia mengikuti program KB. Jauh-jauh hari, Bupati Kery sudah meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Konawe agar lebih maksimal mengendalikan pertumbuhan penduduk. Di samping peran DPPKB lainnya yakni meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga di Konawe.

“Dengan tujuan itu, akhirnya kita mencoba aplikasikan ke masyarakat. Jadi dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk, akseptor kita itu harus bisa bertambah. Terutama bagi pasangan usia subur yang memiliki peluang lebih besar menghasilkan keturunan,” terang mantan Ketua DPRD Konawe itu.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan. Penghargaan juara III terbaik nasional yang diraih pemkab Konawe tak pernah direncanakan sebelumnya. Pihaknya hanya fokus bekerja, persoalan penilaian itu menjadi domain BKKBN selaku pencetus program pelayanan KB serentak sejuta akseptor. Ferdinand menyebut, program itu menjadi agenda tahunan yang digelar BKKBN RI bertepatan di momen Hari Keluarga Nasional (Harganas) setiap 28 Juni.

Piagam penghargaan yang diraih Pemkab Konawe dari BKKBN Pusat. Pemkab Konawe masih menunggu informasi dari BKKBN pusat terkait jadwal penyerahan penghargaan. Adi Hidayat/Kendari Pos

“Kegiatan itu tidak diperlombakan, tapi dinilai. Setiap tahun, Konawe ikut pada program sejuta akseptor. Level tertinggi Konawe sempat masuk di 10 besar tingkat nasional. Tahun ini kita meraih juara III nasional untuk kelompok II (500-1.500 akseptor KB),” ucap Ferdinand Sapan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKB Konawe.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konawe itu mengemukakan, tak mudah meyakinkan masyarakat menjadi akseptor KB. Butuh kesabaran ekstra terutama dalam hal memberi pemahaman bagi warga yang sebagian besar belum tahu manfaat mengikuti program KB. Beberapa kiat-kiat dilakukan pemkab, antara lain meningkatkan sumber daya ataupun kompetensi penyuluh KB, baik kemampuan teknis maupun komunikasi.

Ferdinand menyebut, pihaknya juga mendorong peran pemerintah desa/kelurahan disetiap kecamatan se-Konawe agar mengoptimalkan pelayanan KB di wilayahnya. “Sebab kalau itu tidak terlibat termasuk dari instansi teknis lain, pasti agak sulit kita meyakinkan masyarakat. Misalnya terkait dengan edukasi dari bidang keagamaan. Dulu kan prinsip orang berkeluarga itu, banyak anak banyak rezeki. Tapi mungkin untuk kondisi saat ini, itu sudah tidak relevan lagi karena beban hidup itu makin berat,” jelasnya.

Lanjut Jenderal ASN Konawe itu, pasangan usia subur menjadi prioritas sasaran akseptor KB di Konawe. Disamping itu, edukasi terhadap remaja terutama anak-anak sekolah juga tak kalah penting. Paling tidak, sebisa mungkin remaja di Konawe tidak menikah dini dan tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

“Toh juga untuk pasangan usia subur, edukasi yang kita lakukan adalah bagaimana merencanakan kelahiran. Jadi bukan cuma nikah terus hamil. Tidak seperti itu. Akan tetapi, kelahirannya harus sudah direncanakan,” beber Ferdy, sapaan karibnya.

Ferdinand menjelaskan metode suntik merupakan jenis pelayanan KB yang paling banyak digunakan masyarakat Konawe. Lebih dari 40 persen dari total akseptor KB yang sebagiannya lagi memilih mengonsumsi obat/pil ataupun alat kontrasepsi. Jenis pelayanan KB yang paling kurang diminati, lanjut Ferdinand, yakni vasektomi. Dalam setahun akseptornya cuma 3-5 orang saja. “Tapi saat ini ada peningkatan. 50-an warga memilih program KB lewat vasektomi. Perlu digarisbawahi dari kurang lebih 260 ribu penduduk Konawe, tidak semuanya jadi peserta KB,” imbuhnya.

Lebih jauh Ferdinand menerangkan, hingga saat ini belum ada insentif dari BKKBN RI atas reward yang diraih sebagai juara III terbaik nasional kelompok II pelayanan KB serentak sejuta akseptor yang digelar 28 Juni 2021 lalu. Namun DPPKB Konawe tiap tahunnya selalu mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat untuk mendukung fungsi-fungsi pelayanan KB.

Tahun ini saja, pemkab Konawe kebagian Rp7 miliar transferan DAK dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tahun 2022, nominalnya diproyeksi naik menjadi Rp10 miliar. “Makanya insentif penyuluh dan kader KB akan kita tingkatkan. Program inikan turun ke lapangan dan dijalankan para penyuluh KB. Lalu, ada pula kader desa, setelah itu baru para akseptor. Jadi kader inilah yang bergerak mencari akseptor KB,” tandas Ferdinand. (adi/b)

Tak Mudah Meyakinkan Masyarakat Menjadi Akseptor KB