DISKOMINFO SULTRA FOR KENDARI POS
Gubernur Sultra Ali Mazi (dua dari kiri) dan Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono (dua dari kanan) dalam High Level Meeting BKS Provinsi Kepulauan dan DPD RI di Jakarta. Ali Mazi berjuang mengegolkan pengesahan RUU Daerah Kepulauan

–Jadikan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia
KENDARIPOS.CO.ID– Masyarakat Sultra patut berbangga punya gubernur sekaliber Ali Mazi. Sebagai Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, Ali Mazi punya misi besar mengegolkan pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Di Jakarta, Ali Mazi “bergerilya” meraih dukungan parlemen. Di DPD RI, kepala daerah yang tergabung dalam BKS Provinsi Kepulauan menggelar High Level Meeting di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen MPR-DPR RI.

Sudah 16 tahun lamanya RUU Daerah Kepulauan tak kunjung disetujui parlemen dan disahkan pemerintah RI. Hal tersebut berdampak terhadap perkembangan daerah khususnya yang ada di Kawasan Indonesia Timur (KIT). Hal itulah yang mendorong Gubernur H.Ali Mazi kembali memperjuangkannya.

Gubernur Sultra Ali Mazi meminta agar pengesahan RUU menjadi UU Daerah Kepulauan tidak tertunda lagi pada sidang DPR RI dalam waktu dekat. “Kami mohon agar tidak tertunda lagi, karena ini tinggal diketuk saja,” ujarnya, Kamis (7/10) kemarin.

Padahal seluruh persyaratan telah dipenuhi BKS Provinsi Kepulauan sejak 16 tahun lalu. Sehingga tidak ada alasan bagi legislatif untuk menunda pengesahan RUU tersebut. “Saya kira telah rampung apalagi sejak 16 tahun lalu dan sudah masuk empat periode, masing-masing dua periode di DPR RI, yakni periode 2004-2009, dan dua periode di DPR RI yakni tahun 2009-2019,” ungkapnya.

Kondisi itu berbeda dengan pengesahan Undang-undang Nomor 3 tentang Pertambangan yang diproses secepatnya. “Kita orang daerah tidak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung di ketuk. Sementara ada hak kepala daerah yang dicabut. Lalu mengapa RUU Daerah Kepulauan ini tertunda-tunda padahal terkait pemerataan pembangunan di wilayah NKRI,” tegas Ali Mazi.

Gubernur Sultra dua periode itu menjelaskan UU Daerah Kepulauan berbicara tentang pembagian “kue” pembangunan secara merata agar tidak terjadi ketimpangan dan kebuntuan, khususnya bagi 8 provinsi daerah kepulauan yang ada di NKRI. “Hal ini telah dicita-citakan Presiden Pertama RI, Ir Soekarno yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan segala potensi dimiliki untuk mejadi poros maritim dunia,” ungkap Ali Mazi.

Merujuk dari cita-cita besar sang proklamator itu, Gubernur Ali Mazi meminta kepada para pemangku kebijakan dan seluruh stakeholder terkait untuk bersama membangun bangsa dan NKRI agar tidak terjadi kepincangan. “Kami percaya sepenuhnya, bahwa Ibu Ketua DPR RI bersama seluruh anggota yang terhormat, tidak akan menyia-nyiakan harapan kami,” tutur orang nomor satu Provinsi Sultra ini.

Di sisi lain, high level meeting BKS Provinsi Kepulauan itu untuk menguatkan kembali solidaritas percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU. “Mewakili para gubernur anggota BKS Provinsi Kepulauan di Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada DPD RI yang telah memfasilitasi kegiatan ini, guna memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat Indonesia, khususnya provinsi kepulauan sebagai bagian integral dari wilayah NKRI. Tak lupa kepada Ibu Ketua DPR RI yang telah berkenan bersama, meskipun secara virtual,” terangnya.

Ali Mazi menuturkan, perjuangan pemerataan dan optimalisasi pembangunan daerah kepulauan telah dirintis 16 tahun silam bersama delapan provinsi kepulauan. Ketika itu dia menjabat Gubernur Sultra periode pertama. “Jika diibaratkan, kami hanya meminta pembagian “kue” secara merata, kalau tidak merata tentu akan ada anak tiri dan kandung, sedangkan NKRI tentu tidak boleh ada perbedaan dan semua merupakan anak kandung, sehingga dalam pembagian hak tidak ada perbedaan. Apalagi di kawasan timur ada daerah termiskin. Di Sultra, ada kecamatan yang belum memiliki listrik, padahal telah diperjuangkan di PLN, namun hingga hari ini belum juga terpasang,” ungkapnya.

Menurut Ali Mazi, Provinsi Sultra merupakan salah satu daerah kaya yang memiliki potensi kelautan luar biasa, pertambangan, daratan, pertanian, hingga perkebunan. Tetapi sampai hari ini masih miskin dan termiskin.

Selain itu, di Sultra terdapat Suku Bajo yang merupakan warga asli Indonesia. Etnis Bajo memiliki wilayah tetapi tidak mempunyai hak keperdataan karena mendirikan rumah di laut. “Sementara Sultra menerima transmigrasi dari Pulau Jawa. Begitu tiba di Sultra, langsung diberikan hak keperdataan dua hektare dan segala kebutuhannya, sedangkan masyarakat Suku Bajo di pesisir pantai Sultra, tidak memiliki hak keperdataan,” imbuh Ali Mazi.

Gubernur Sultra itu prihatin melihat kehidupan masyarakat salah satu kecamatan di Sultra, tepatnya di Batu Atas yang belum memiliki listrik, air bersih, bahkan pohon pun sulit tumbuh. Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat harus membeli singkong dari Jawa Timur melalui tukar menukar antar nelayan. “Ini adalah satu permasalahan dari sekian banyaknya yang dialami daerah-daerah kepulauan di Indonesia. Tugas kita sebagai anak-anak bangsa untuk melihat dan meringankan penderitaan mereka,” kata Ali Mazi.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPD RI, Letjen TNI Marinir (purn) Nono Sampono mengakui RUU Daerah Kepulauan telah diperjuangkan selama empat periode. Bagi Nono, sangat penting diperlukannya regulasi khusus, dalam mengatur ruang kewenangan dan anggaran daerah kepulauan.

“Latar belakang proses perjuangan RUU Daerah Kepulauan ini karena terjadi disparitas pembangunan nasional jawa dengan non jawa, kota dan desa, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI, pulau besar dengan kepulauan. Pembangunan nasional terlalu berpihak kepada KBI karena penduduk lebih padat dan pusat industri dibangun di KBI atau pulau-pulau besar serta infrastuktrunya lebih lengkap. Sedangkan kepulauan serba tertinggal, termasuk kebutuhan dasar juga infrastuktur, dan masih termiskin,” ucap Nono. (ags/b/rls)