KENDARIPOS.CO.ID– Meski meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap memberikan catatan yang perlu dibenahi. Atas dasar itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menuntaskan seluruh rekomendasi BPK.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui ada beberapa catatan dan rekomendasi dari hasil audit pelaksanaan anggaran yang dilakukan BPK. Sebenarnya, temuan tersebut bukan faktor kesengajaan melainkan disebabkan adanya perubahan kebijakan pusat kepada daerah akibat pandemi Covid-19.

“Salah satunya recofusing. Hal ini menyebabkan beberapa pekerjaan terlambat pengerjaan sehingga melewati batas waktu yang ditentukan. Terus terang, bukannya menjadikan Covid sebagai alibi. Tapi memang karena situasinya memaksa kita harus menyesuaikan,” kata Sulkarnain Kadir, kemarin.

Terpisah, Kepala BPK Sultra, Andy Sonny mengungkapkan menemukan ada beberapa kekeliruan dari hasil pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Kendari tahun anggaran tahun 2020. Pertama, keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pada tiga OPD yakni di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Perikanan. Adapun kerugian negara ditaksir sekira Rp 305 juta.

Kedua, sistem pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan persediaan hibah vaksin dan barang donasi Covid-19 di Dinkes tidak memadai. Terakhir, pengelolaan aset tetap dianggap belum tertib. “Kami harap para kepala OPD dimaksud selaku pengguna anggaran dapat meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya,” kata Andy Sonny. (b/ags)