FOTO: MUH. ABDI ASMAUL AMRIN/KENDARI POS
Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas (kiri), melantik Pj.Sekda Kolaka Timur, Belli Tombili (kanan) di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra, Rabu (6/10) kemarin.

–Belli Tombili Dilantik Pj.Sekda Merangkap Plh.Bupati
KENDARIPOS.CO.ID– Roda pemerintahan di Pemkab Kolaka Timur (Koltim) sedikit “terganggu”. Tak ada pengendali pemerintahan yang definitif di sana. Pun Belli Tombili yang dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda). Kapasitas Pj.Sekda yang diemban Belli, otomatis menjadikannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Koltim. Nah, sebagai Plh Bupati, masa tugas Belli hanya sepekan menjadi pengendali Koltim. Lain halnya dengan masa jabatan Pj.Sekda bisa lebih dari sepekan, bahkan berbulan-bulan.

“Tiga posisi pejabat di Koltim belum diisi pejabat definitif, baik bupati yang diisi pelaksana, wakil bupati yang masih kosong dan sekda sebagai penjabat (pj). Pj.Sekdanya juga berstatus sebagai Plh. Bupati,” ujar Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas usai melantik Kepala Biro Pembangunan Setda Pemprov Sultra, H. Belli Tombili sebagai Pj.Sekda Pemkab Koltim di aula Rujab Gubernur Sultra, Rabu (6/10) kemarin.

Menurut Lukman Abunawas, fenomena di Pemkab Koltim pertama kali terjadi dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Tiga posisi pucuk pemerintahan mengalami kekosongan pejabat definitif. Dua posisi diisi bukan pejabat definitif, yakni kursi Bupati Koltim diisi pelaksana harian dan Sekda Koltim dipegang penjabat (Pj). Sedangkan posisi Wakil Bupati Koltim belum terisi paska ditinggal Wakil Bupati Andi Merya Nur yang naik kelas menjadi Bupati Koltim. Kini, Andi Merya nonaktif sebagai bupati setelah kena OTT KPK.

Karena itu, kata Lukman, dengan berbagai pertimbangan, Pemprov Sultra meminta “fatwa” kepada Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik. Petunjuk Kemendagri bahwa tiga posisi di Pemkab Koltim mesti segera diisi. “Artinya segera ditunjuk pejabat yang berwewenang, pejabat definitif. Oleh sebab itu, melalui keputusan Gubernur Sultra dilakukan pengangkatan Pj.Sekda Koltim untuk menghindari kevakuman pemerintahan,” jelas Wagub Sultra, Lukman Abunawas.

Mantan Bupati Konawe dua periode itu menjelaskan soal kewenangan, Pj.Sekda setara dengan Sekda definitif yang mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, Pj.Sekda Koltim merangkap pelaksana harian (Plh) Bupati Koltim selama sepekan untuk menunaikan tugas-tugas bupati maupun sekda sehingga semuanya dapat terlaksana.

“Saya percaya saudara Belli yang Kepala Biro Pembangunan dapat menjalankan tugas yang diamanahkan. Saya kira dengan pengalaman dan tugas-tugas di Pemprov Sultra selama ini telah banyak memberikan bekal untuk menjalankan aktivitas pemerintahan di Pemkab Koltim. Oleh sebab itu, saya minta Belli sebagai Pj.Sekda segera ke Koltim dan membangun komunikasi dengan Forkopimda serta segera selesaikan masalah internal baik masalah keuangan maupun pembangunan agar masyarat tidak resah,” pinta Lukman Abunawas.

Sementara itu, Pj.Sekda Koltim Belli Tombili mengatakan, salah satu tugas utama Sekda adalah pejabat pengelola keuangan daerah dan sesuai informasi yang diterimanya bahwa di Koltim proses pencairan keuangan dan administrasi kini semuanya terhambat.
“Saya harus menuntaskan pengangkatan Sekda dan Wakil Bupati definitif yang tentunya nanti akan menjadi bupati definitif. Saya harus memastikan semua pelayanan publik berjalan baik dan ASN tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Kita buat semuanya lebih kondusif,” ujarnya.

Untuk diketahui, pelantikan Belli Tombili sebagai Pj.Sekda Koltim berdasarkan surat keputusan Gubernur Sultra Ali Mazi Nomor 544 tahun 2021 tentang penunjukan penjabat Sekda Kabupaten Koltim. (rah/c)