KENDARIOS.CO.ID– Satu dari enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka yang telah menjalani sidang kode etik dan disiplin, bisa bernapas lega. Aduannya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dilanjutkan.

“Tidak memenuhi syarat karena pelapor itu dinilai hanya melakukan pengamatan sendiri kepada terlapor. Jadi pelanggarannya tidak dapat dibuktikan sehingga PNS yang bersangkutan dinyatakan bebas dari sanksi. Adapun laporannya, terkait masalah perceraian,” ungkap Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kolaka, Wardi, saat ditemui Jumat (22/10).

Untuk lima PNS lainnya yang juga telah menjalani sidang kode etik, pria yang juga bertindak sebagai Wakil Ketua Dewan Majelis Kode Etik Pemkab Kolaka mengatakan, perkaranya akan dilanjutkan. Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar sidang kedua untuk lima PNS tersebut. “Sidang kedua itu agendanya pembacaan keputusan. Nantinya akan diputuskan sanksi apa yang diberikan kepada lima PNS tersebut, tuturnya.

Kata Wardi, sebelum menetapkan sanksi yang akan diberikan, terlebih dahulu Dewan Majelis Kode Etik akan melakukan pertemuan. “Kami ada enam orang dan belum sempat melakukan pertemuan karena padatnya agenda masing-masing. Tapi kami upayakan akan menggelar pertemuan pekan depan sehingga paling lambat awal November mendatang sidang ke dua itu sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya ada enam PNS Pemkab Kolaka menjalani sidang karena diduga telah melanggar kode etik dan disiplin pegawai. Para abdi negara itu bertugas di berbagai SKPD. Tiga orang bertugas di kantor kelurahan, dua orang guru SD, dan seorang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (b/fad)