MUH.ABDI ASMAUL AMRIN / KENDARI POS
Dari kiri : Kajati Sultra, Sarjono Turin, MH, Gubernur Sultra Ali Mazi, Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya dan Kepala Perwakilan BPKP Sultra Nani Ulina Kartika Nasution menunjukkan MoU penanganan korupsi yang telah diteken di Claro Hotel Kendari, Senin (4/10) kemarin.


–Pemprov, Kejati, Polda dan BPKP Sultra Sepakat Berantas Korupsi
KENDARIPOS.CO.ID– Tindak pidana korupsi musuh nyata bagi negara dan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Sultra hanya akan tercapai jika praktek rasuah dicegah dan diberantas. Secara formal tugas itu ada di pundak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)

Empat lembaga yang menjadi bagian dari APIP dan APH, Pemprov, Polda, Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Perwakilan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra, satu lisan dan satu komitmen dalam garis penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor). Empat lembaga itu sepakat menangani tipikor melalui Sistem Informasi Terpadu (SIT). Satu kata dan satu komitmen dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding), Senin (4/10) kemarin.

Usai penandatanganan MoU dilanjutkan seminar Sinergitas Pengawasan APIP dan APH dalam mendukung terwujudnya good govermance pada Pemda se-Sultra. Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan hal yang harus dihindari. Penyelenggara negara jangan coba-coba menyalahgunakan wewenang jika tak ingin ditindak secara hukum.

“Saya berharap APIP dan APH dapat terus bersinergi, memegang teguh prinsip integritas dan profesional agar dapat menjalankan tugas serta fungsinya dalam meminimalisir terjadinya praktek- praktek korupsi di Sultra,” kata Gubernur Ali Mazi saat menyampaikan kata sambutan dalam acara semina di Claro Hotel Kendari, kemarin.

Bagi Ali Mazi, Pemprov Sultra mesti mendukung penuh sinergisitas antara APIP dan APH dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan adanya MoU itu, Pemda dan instansi terkait di Sultra dituntut untuk terus berkoordinasi. “Kami sangat mendukung upaya memperkuat sinergisitas ini. Sebab, ini bukan saja upaya menekan angka korupsi namun mendukung segala bentuk pembangunan daerah. Saya berharap koordinasi APIP dan APH terjalin baik demi terwujudnya good governance di Sultra,” tegas Gubernur Ali Mazi.

Kepala Kejati Sultra, Sarjono Turin, MH menekankan penandatanganan MoU penanganan tipikor itu jangan hanya menjadi seremonial belaka. Namun harus diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sultra. Seluruh stakeholder yang memiliki tupoksi dalam penanganan tipikor mesti bersinergi menekan potensi praktek tipikit, baik Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan maupun BPKP.

“Dinamika pelaporan tindak pidana korupsi di Sultra sangat signifikan. Ini berarti ada kontrol langsung dari masyarakat. Karena itu melalui seminar ini, konsep-konsep konstruktif harus lahir secara efektif dan efisien, ” ujar Kajati Sarjono Turin, MH, kemarin.

Bagi Kajati, sesungguhnya bentuk kerja sama penanganan korupsi tidak perlu secara formal seperti itu yang dikemas dalam penandatanganan MoU. Ketemu di warung kopi untuk melaporkan, itu sudah bisa dibicarakan tanpa harus di forum formal. “Tetapi saya amat mengapresiasi kegiatan ini. Dengan begitu kita dapat melahirkan konsep-konsep untuk pemenuhan pembangunan pemerintah dalam hal good govermance,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan, nota kesepahaman ini merupakan perwujudan nyata sinergitas antara APIP dan APKdalam memerangi korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Bukan saja korupsi anggaran negara tetapi anggaran pembangunan daerah.

Seseorang korupsi, berarti ia telah merampas hak rakyat, hak asasi manusia dan menggangu perekonomian negara. “Ketika mendengar kata korupsi, menggigil rasanya. Karenanya penting mewujudkan good governance di Sultra agar tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, “harapnya.

Kapolda menjelaskan, nota kesepahaman merupakan hal esensial dalam membangun sinergi menekan tindak pidana korupsi di daerah. “Apakah bisa ditangani secara persuasif atau tidak. Sebab bila tidak maka perkara hukum yang akan berjalan,” pungkas mantan Wakapolda Sultra itu. (rah/d)