LM Rusman Emba

KENDARIPOS.CO.ID– Lelang jabatan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Muna akan digelar tahun ini. Hanya saja, penyelenggaraan asesmen eselon satu ini masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pembentukan panitia seleksi. Bupati Muna LM. Rusman Emba mulai memberi kisi-kisi terkait sosok Sekab yang ia inginkan. Salah satunya, harus mampu menerjemahkan visi misinya.

Mantan ketua DPRD Sultra ini mengatakan, lelang Sekab akan dimulai begitu persetujuan Kemendagri keluar. Sejauh ini, semua persyaratan pelaksanaan lelang sudah dilengkapi, termasuk rekomendasi Gubernur Sultra Ali Mazi. Katanya, anggaran pelaksanaan yang disiapkan sebesar Rp 500 juta. Bahkan, Pemkab sudah mendapatkan tim assessor yakni berasal dari Universitas Negeri Makassar.

“Sisa persetujuan saja. Setelah itu, panselnya akan terbentuk dan proses pendaftaran akan dibuka,” jelasnya.

Rusman mengatakan, secara umum syarat mengikuti lelang jabatan Sekab sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Beberapa di antaranya ialah harus sudah pernah menjabat kepala dinas di dua instansi dan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II.

Kesempatan mengikuti lelang jabatan itu juga terbuka bagi pejabat di luar birokrasi Pemkab Muna. “Kalau lelang terbuka berarti pejabat dari luar juga bisa ikut. Nah, nantinya semua akan mengikuti prosesi pendaftaran sampai pada tahap penentuan,” paparnya.

Ia menekankan pejabat Sekab Muna harus memiliki kemampuan yang paripurna. Baik dari segi administrasi, kemampuan konsolidasi birokrasi dan keberaniannya dalam mengambil kebijakan. Segi administrasi maksudnya, kata dia, harus memiliki kemampuan memahami regulasi sehingga tidak akan menimbulkan konflik dengan aturan ketika melaksanakan tugas-tugasnya.

Selain itu, kemampuan konsolidasi diperlukan agar Sekab bisa membangun kerjasama dengan seluruh birokrasi untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Sekab juga harus berani mengambil kebijakan, terutama dalam menerjemahkan visi misi kepala daerah. Makanya, untuk bisa menerjemahkan keinginan pimpinan, Sekab harus menguasai keadaan kabupaten, baik wilayah, sosial budaya dan politik anggaran.

Selain itu, sisi senioritas juga akan menunjang Sekab dalam melakukan koordinasi bersama para kepala dinas dan birokrasi lainnya.

“Sekab hadus memiliki flexibilitas, mampu membangun kerjasama dan konsolidasi, menguasai keadaan Kabupaten Muna, mampu menerjemahkan visi misi kepala daerah, sehingga kebijakan yang diambil sudah tersistematis,” pungkasnya. (ode/b)