Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton, Awaluddin,

KENDARIPOS.CO.ID– Salah satu program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton yang disetujui dalam nota keuangan APBD Perubahan 2021, adalah asesmen pejabat pimpinan tinggi pratama. Awalnya diusul Rp 800 juta, namun saat ketuk palu hanya disetujui Rp 500 juta. Lelang jabatan bagi pemangku eselon II tersebut digelar untuk mengisi lima dinas yang pimpinannya masih lowong. Diantaranya Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, dan Inspektorat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton, Awaluddin, mengatakan, pihaknya mengaku bersyukur bisa tetap menggelar asesmen meski dananya berkurang dari angka yang diusulkan. Apalagi penyebab pemotongan itu juga karena alokasi anggaran lain di instansinya. “Kenapa hanya Rp 500 juta, karena kita minta juga tambahan anggaran untuk seleksi CPNS. Itu karena pelamar kita cukup banyak dan ada tambahan waktu ujian,” terangnya, Minggu (3/10).

Ilustrasi

Saat asesmen delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya, Pemkab Buton mengalokasikan anggaran Rp 1,2 miliar. Namun menurut Awaluddin, anggaran yang kini hanya Rp 500 juta akan dimaksimalkan. Semua tergantung jumlah pendaftarnya. “Tergantung pimpinan (bupati). Yang sudah ikut asesmen baru-baru ini, bisa langsung dipakai, juga tidak. Itu bicara kebijakan,” tambahnya.

Awaluddin menambahkan, sebelum pengusulan asesmen di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pihaknya harus lebih dulu menuntaskan tahapan sebelumnya. Sebab sejak Desember 2020 lalu, Pemkab Buton melelang delapan jabatan eselon II. Sayangnya, hingga kini, pelantikan hasil asesmen tersebut, justru belum digelar.

“Sebelum lelang baru, dipastikan sudah ada pelantikan. Dalam waktu dekat. Kita baru mau jemput hasil dari untuk jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kan hanya itu yang ditunggu. Setelah itu, langsung kita serahkan ke bupati,” pungkasnya. (b/lyn)