Suhaemi Nasir

KENDARIPOS.CO.ID– Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) untuk meminjam anggaran melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan di Bank Sulawesi Tenggara (Sultra), tak lagi menjadi prioritas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Koltim juga memastikan, item tersebut tak dimuat dalam anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2021.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Koltim, Ramli Madjid, mengakui, rencana pinjaman anggaran pernah dibahas bersama dengan Pemkab sebelum tertangkapnya Bupati Koltim, Hj. Andi Merya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kini tak lagi menjadi prioritas dalam APBD-P 2021.

Menurut Ketua Partai Bulan Bintang Koltim tersebut, total anggaran yang akan dipinjam sejumlah Rp 201 miliar. Dari dana PEN sebanyak Rp 151 miliar dan Rp 50 miliar diajukan di Bank Sultra. “Otomatis keluar dari Perkada untuk penetapan APBD-P. Sebab yang akan diprioritaskan adalah seperti pembayaran gaji honorer, dana kebencanaan dan hal urgen lainnya. Sebab ketentuan penerapan Perkada juga harus mengacu pada APBD induk,” jelas Ramli Madjid, Jumat (29/10).

Hal senada juga ditegaskan Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir. Ia menyampaikan, akses pembahasan APBD-P telah tertutup karena sudah melewati batas waktu penetapan dan karena adanya operasi tangkap tangan KPK pada Bupati Koltim. “Permohonan dana PEN dan kredit di Bank Sultra sudah tidak bisa dimasukkan lagi karena tidak ada yang bertanggung jawab dengan pinjaman tersebut.Kami juga tak menyetujui jika ada permohonan pinjaman daerah,” ulang Suhaemi, menegaskan, kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Pj. Sekretaris Kabupaten Koltim sekaligus Plh Bupati, H. Belli Tombili, mengatakan, Pemkab memang pernah merencanakan hal tersebut, tapi dokumen administrasinya belum rampung semua, khususnya pinjaman dana PEN. “Saya juga belum dapat informasi lengkap terkait permohonan di Bank Sultra,” ungkap Belli. (b/kus)