KUSDIN/KENDARI POS
MUTASI PEJABAT : Suasana ketika massa dari Koalisi Penyelamat Koltim menyampaikan aspirasi terkait tudingan maladministrasi pelantikan pejabat beberapa waktu lalu ke DPRD Koltim. Sayangnya, RDP yang hendak digelar, batal dilaksanakan karena pihak Pemkab tak ha

KENDARIPOS.CO.ID– Mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama pada tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), bernyata berujung masalah. Proses reposisi jabatan tersebut dianggap maladministrasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Koltim akhirnya melayangkan surat undangan rapat dengar pendapat (RDP) pada pihak terkait. Mulai dari Asisten II Setkab, Andi Muh. Iqbal Tonggasa, Kepala BKPSDM, Murtini Balaka, Sekretaris DPRD, Abraham hingga para pengadu dari Koalisi Penyelamat Koltim.

Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir, membenarkan pemanggilan tersebut. Menurutnya, surat sudah disampaikan ke Pemkab. “Sayangnya, Kepala BKPSDM, Murtini Balaka dan yang lain belum datang menghadiri RDP ini. Kami hanya menerima surat balasan dari Pemkab Koltim meminta untuk penjadwalan ulang. Sebab beberapa pihak yang diundang sedang berada di luar daerah. Jadi kami akan jadwalkan ulang lagi supaya aspirasi yang masuk dapat ditindaklanjuti,” kata Suhaemi Nasir, Jumat (22/10).

Terpisah, sesuai surat balasan Pemkab Koltim yang ditandatangani, Asisten Administrasi Umum, La Ode Ishak, menerangkan, pemerintah telah menyampaikan hal tersebut pada para pihak terkait, tetapi belum bisa menghadiri karena sedang melakukan perjalanan di luar daerah. Pemkab Koltim minta supaya rapat dengar pendapat dijadwalkan ulang tanggal 25 Oktober 2021, pekan depan. (b/kus)