KAMALUDDIN/KENDARI POS
TAK TAAT ATURAN : Sejak beroperasi pada 2018 lalu, pihak PT GMS belum membayar retribusi kepelabuhanan terkait jasa Tersus. Tampak salah satu tongkang yang digunakan perusahaan tersebut pada lokasi Tersus di Kecamatan Laonti.

KENDARIPOS.CO.ID– Satu lagi kesalahan manajemen PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) yang terungkap. Perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Laonti, Konawe Selatan (Konsel) dan sedang disorot karena pengelolaan lingkungan, disebut tak pernah menunaikan kewajiban untuk membayar retribusi jasa kepelabuhanan sejak tahun 2018. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut pada Dishub Konsel, Irwan

Menurut Irwan, pihak PT GMS enggan membayar retribusi daerah. Padahal pihaknya sudah pernah menyosialisasikan terkait kewajiban perusahaan dalam penerapan peraturan daerah (Perda) retribusi penggunaan jasa kepelabuhanan yang harus dipenuhi. Bahkan Dishub telah memberikan reribusi tagihan terkait penggunaan jety atau terminal khusus (Tersus). “Sudah pernah kita berikan kupon retribusi PAD.

Terakhir pada bulan Januari lalu, saya sendiri yang memberikan kupon PAD itu melalui HRD perusahaan, namun sampai saat ini tidak pernah ada yang masuk di kas daerah,” kesalnya, Kamis (21/10).
Ia menegaskan, dasar melakukan penagihan retribusi itu ada dalam Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa kepelabuhanan. Pengguna Tersus tambang wajib mengikuti aturan Perda yang telah diterbitkan. “Jadi ada hitungannya, setiap pengapalan atau pengiriman ore maka biaya retribusinya dihitung Rp 500 per metrik ton.

Sementara ini kami lihat biasa dalam satu tongkang bisa bermuatan minimal 7.000 hingga 8.000 metrik ton. Kalau dalam sebulan ada lebih sepuluh kali pengapalan, kan lumayan pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke Kasda. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada konfirmasi. Biar kami hubungi lewat WA, tidak pernah direspon,” sindir mantan Lurah Ngapaaha tersebut.

Perwakilan Manajemen PT GMS, Pongky, saat dikonfirmasi mengakui tunggakan retribusi jasa kepelabuhanan terminal khusus. Namun ia berdalih, bukan hanya GMS yang tidak pernah membayar tapi perusahaan lainnya juga harus ditagih. “Saya memang tidak pernah membayar. Kalau semua perusahaan sudah membayar retribusi itu, kita juga mungkin bisa membayarkan. Tapi coba cek juga di perusahaan lain. Jangan hanya GMS yang ditagih,” tantangnya, saat dihubungi.

Pongky bahkan menganggap penerapan Perda retribusi itu bertentangan. “Harusnya retribusi itu tiap bulan, bukan per tahun, jadi saya tidak pernah bayar. Intinya, kami akan ikuti kalau ini diberlakukan sama. Kita juga akan ikuti aturan kalau sudah benar pemberlakuannya,” argumen Pongky sambil memutuskan komunikasi teleponnya. (b/kam)