Plh. Bupati Kolaka Timur, H. Belli Tombili,

KENDARIPOS.CO.ID– Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan 2021 di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), belum juga ditetapkan. Dokumen tersebut sebenarnya sudah diserahkan ke DPRD, namun tertunda karena Bupati, Hj. Andi Merya tersandung kasus hukum dalam operasi tangkap tangan (OTT) pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plh. Bupati Kolaka Timur, H. Belli Tombili, mengakui, anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2021 menang belum sempat dibahas. Kehadirannya di Kolaka Timur salah satunya untuk menuntaskan APBD-P tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD. “Saya akan segera bertemu dengan TAPD untuk berkoordinasi dalam rangka percepatan pembahasan APBD-P 2021. Memang agak sedikit terlambat karena ada kejadian luar biasa yang tidak kita sangka. Semoga pembahasan dan penetapan APBD-P ini segera selesai,” kata Belli Tombili, kemarin.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) itu mengaku, ia sudah mulai membangun komunikasi awal dengan para legislator. Termasuk berkoordinasi dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkab Koltim, khususnya TAPD. “Jika pembahasan dan penetapannya segera dituntaskan, tentu percepatan pembangunan daerah dapat berjalan lancar,” harap Belli Tombili. (c/kus)