–Setelah Andi Merya Terdakwa, Calon Pj.Bupati Diproses
–Wagub : Nomor Registrasi Perkara Menjadi Dasar Usulan


KENDARIPOS.CO.ID — Siapapun yang mengemban amanah Penjabat (Pj) Sekda Kolaka Timur (Koltim), status pelaksana harian (Plh) Bupati dipundaknya. Menjadi bupati sementara akan dinikmatinya dalam waktu relatif lama. Pemprov Sultra belum dapat memproses usulan Pj.Bupati selama Bupati Koltim nonaktif Andi Merya Nur masih menyandang status tersangka.

Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Lukman Abunawas mengatakan apabila Andi Merya beralih status menjadi terdakwa maka usulan calon Pj.Bupati Koltim sudah dapat diproses. “Nomor registrasi perkara di pengadilan negeri (PN) menjadi dasar mengusulkan surat keputusan (SK) Pj.Bupati Koltim,” ujar Lukman Abunawas kepada Kendari Pos, Selasa (26/10).

LUKMAN ABUNAWAS

Wagub Lukman Abunawas yang juga penyandang gelar doktor ilmu hukum itu menegaskan Pemprov Sultra tidak perlu menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) untuk mengusulkan calon Pj.Bupati Koltim kepada Mendagri melalui Gubernur Sultra. Argumen hukumnya bahwa Bupati Koltim nonaktif, Andi Merya Nur sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Menurut Wagub Lukman Abunawas, pengendali pemerintahan di Koltim tak boleh lowong pasca Andi Merya terjaring operasi tangkap tangkan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seorang kepala daerah (kada) yang kena OTT, praktis tidak dapat lagi menjalankan tugas pemerintahan. “Dia (Andi Merya Nur) statusnya berhalangan. Jadi, minimal harus ada pelaksana tugas (Plt) atau penjabat (Pj) Bupati yang menjalankan pemerintahan di Koltim,” ungkap mantan Sekda Pemprov Sultra itu.

Pemprov Sultra sudah mengantongi beberapa nama yang bakal diusulkan menjadi calon Pj.Bupati Koltim. Namun Wagub Sultra, Lukman Abunawas belum mau membocorkan identitas calon Pj.Bupati. “Namanya belum dapat saya sebutkan. Yang pasti, pengusulan Pj.Bupati Koltim dilakukan agar roda pemerintahan di sana bisa kembali berjalan normal, dan APBD bisa tetap berjalan, “pungkas mantan Bupati Konawe dua periode itu.

Penyidik KPK masih terus bekerja mengusut dugaan korupsi yang menjerat Bupati Koltim nonaktif, Andi Mery Nur.
Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan perkara yang membelit Andi Mery Nur masih dalam proses penyidikan. Berkas perkara penyidikan belum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Belum ada pelimpahan (berkas perkara), saat ini masih proses penyidikan. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait perkembangannya,” ujar Ali Fikri saat dihubungi Kendari Pos melalui pesan WhatsApp, Selasa (26/10).

Untuk diketahui, KPK “memborgol” Andi Merya Nur dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (21/9) malam. Dalam OTT, KPK menyita duit sekira Rp225 juta. Sang bupati tak sendiri. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim, Anzarullah turut diamankan KPK bersama tiga orang lainnya. Usai diperiksa di Mapolda Sultra, kelimanya diterbangkan ke Gedung KPK Jakarta.

Perkara ini bermula saat Andi Merya dan Anzarullah mengajukan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau RR dan dana siap pakai atau DSP pada periode Maret hingga Agustus 2021 di BNPB, Jakarta. “Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (rah/ndi/b)

KPK : Belum Ada Pelimpahan (Berkas Perkara)