Penulis: Mohammad Sidkon (Kepala Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara)

KENDARIPOS.CO.ID — Hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang sehat dan dinamis mempunyai empat pilar penopang. Yakni, pengurangan ketimpangan vertikal dan horisontal, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan local taxing power, dan harmonisasi belanja pusat daerah. Sebagai Chief Financial Officer negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai peran yang sangat krusial dalam menjaga keempat pilar tersebut agar berdiri dengan kokoh dan seimbang.

Untuk melaksanakan peran tersebut, salah satu fungsi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan adalah Regional Chief Economist di seluruh wilayah provinsi. Merujuk pada definisi yang digunakan dalam ilmu ekonomi publik, Regional Chief Economist (RCE) adalah orang/lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengembangan, koordinasi, dan penyusunan analisis ekonomi dan keuangan di suatu wilayah tertentu. Ruang lingkupnya cukup luas karena RCE mencakup perencanaan, supervisi, dan koordinasi riset ekonomi. RCE menjalankan beberapa fungsi manajemenbekerja sama dengan periset dan analis keuangan.

Mohammad Sidkon (Kepala Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara)

Untuk melancarkan tugas risetnya, RCE melakukan koordinasi dengan kantor pemerintah, organisasi riset, dan ekonom setempat. Lalu, apa saja kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi RCE yang handal? RCE perlu menguasai beberapa spektrum ilmu ekonomi sekaligus seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi sumber daya, dan ekonomi internasional. Kemampuan teknis mengolah data juga sangat dibutuhkan, ditambah kemampuan analisis statistik dan riset. Mereka harus mempunyai kemampuan untuk melakukan riset pasar dan tren ekonomi, termasuk memprediksikan tren ekonomi yang berpengaruh secara signifikan kepada keuangan negara.

Mengapa prediksi tren ekonomi menjadi sangat penting? Karena prediksi tren yang mendekati akurat dapat membantu negara dalam membuat keputusan yang akan berdampak pada keberhasilan pembangunan.Fungsi RCE yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bertujuan menguatkan peran intelektual dan kepemimpinan fiskal pemerintah pusat di daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian Keuangan berusaha meningkatkan kolaborasi dengan semua unsur di daerah dalam penyusunan analisis ekonomi dan keuangan negaradi daerah, serta melakukan bimbingan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.Salah satu produk RCE adalah Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb).

Kajian inimemuat analisis fiskal dan makroekonomi yang menggambarkan kondisi keuangan Indonesia dalam konteks regional. Dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional, Kanwil DJPb melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota perwakilan Kementerian Keuangan di daerah dan ekonom setempat, terutama para akademisi di universitas. Dalam rangka penegakan pilar peningkatan kualitas belanja daerah, kewenangan yang dimiliki Kementerian Keuangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), misalnya dengan membantu Pemerintah Daerah melakukan perbaikan postur APBD, memperluas ruang fiskal APBD, memberikan alternatif solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melakukan pemetaan Peraturan Daerah yang dapat menjadi pengubah situasi (game changer)dan Peraturan Daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Salah satu game changeryang digunakan pemerintah untuk menangani dampak pandemi Covid-19 adalah survival and recovery kit, yaitu mengupayakan agar masyarakat dan dunia usaha dapat bertahan serta pulih secara bertahap dengan menggunakan APBN sebagai instrumen stimulus fiskal yang disusun secara fleksibel dan mempunyai alokasi cukup besar untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional. Apa saja peran yang dapat dilakukan Kementerian Keuangan sebagai RCE untuk mengawal isu strategis keuangan negara di daerah? Pertama, Kementerian Keuangan dapat meningkatkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi belanja APBN dan APBD.

Kedua, menjadi jembatan informasi bagi Pemerintah Daerah terkait alternatif pembiayaan infrastruktur di daerah. Kementerian Keuangan dapat melakukan asesmen kebutuhan pembiayaan Pemerintah Daerah terkait pembangunan infrastruktur, dan menghubungkan dengan lembaga pemerintah yang dapat memberikan pinjaman. Hal ini telah dicontohkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna yang sedang berproses melakukan peminjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Muna. Ketiga, Kementerian Keuangan berperan sebagai key opinion leadersbagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang sedang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Keempat, membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara sebagai wadah koordinasidan konsultasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pendampingan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah, termasuk melibatkan akademisi setempat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Untuk mengembangkan RCE yang berkualitas di daerah, Kementerian Keuangan menghadapi beberapa permasalahan yang mengemuka, di antaranya:pertama, sumber daya manusiapada Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah secara kuantitas tidak mencukupi untuk menghasilkan produk RCE yang berkualitas tinggi dan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan tugas rutin pekerjaan Kementerian Keuangan yang tinggi, sehingga diperlukan waktu dan usaha ekstra dalam menjalankan tugas RCE untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Selain hal tersebut, untuk menghasilkan produk RCE diperlukan tenaga-tenaga periset handal yang tidak banyak dimiliki oleh Kementerian Keuangan di daerah.

Kedua, koordinasi antara pewakilan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah membutuhkan saling pemahaman yang tinggi. Saling pemahaman tersebut sangat dibutuhkan karena perbedaan level pemerintahan dan budaya organisasi berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan tugas RCE. Misalnya, ketika Kementerian Keuangan membentuk Forum Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Apakah mereka sebagai tuan rumah merasa didominasi oleh Kementerian Keuangan? Apa sajakah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Forum Koordinasi? apakah terdapat honor tim bagi anggota yang terlibat? Ketiga, bagaimana tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap produk-produk RCE? Apakah hanya menjadi bahan dokumentasi atau menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi di daerah?

Contohnya, apakah Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang cukup dan menindaklanjuti Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh Kanwil DJPb di atas? Apakah rekomendasi kajian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah daerah? Dalam konteks membangun hubungan keuangan pusat daerah yang sehat, terutama untuk melakukan pendampingan pengelolaan keuangan negara di daerah, peranan RCE menjadi sangat vital. Bukan hanya untuk memperkuat fungsi Kementerian Keuangan di daerah, akan tetapi untuk mendorong kemajuan ekonomi setiap daerah di Indonesia, termasuk mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal.

Potensi dan kondisi setiap daerah yang beragam terutama kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia, membutuhkan orkestrasi penumbuhan ekonomi yang harmonis dan adil untuk mengoptimalkan potensi sumber daya dan mengurangi isu kesenjangan antar daerah. Misalnya terdapat daerah penghasil sumber daya alam yang masif danmengalami eksternalitas negatif, akan tetapi justru daerah lainnya yang mendapatkan setoran pajak dan dana bagi hasil yang lebih besar. Dalam hal ini dibutuhkan kerendahan hati semua pemangku kepentingan, kemauan untuk saling belajar dan memahami, sehingga Indonesia maju yang tangguh dan berdaulat pada aspek ekonomi dapat dibangun secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (***)