–Bagi Penumpang Pesawat Luar Pulau Jawa-Bali
–Wajib Vaksin, Bagi Penumpang Pesawat Dari/Ke/Antar Pulau Jawa-Bali


KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah kembali mengeluarkan aturan bagi para pelaku perjalanan jarak jauh menggunakan moda transportasi udara (pesawat). Salah satu kebijakannya mewajibkan setiap penumpang menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama kepada petugas bandara. Itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor : 88 Tahun 2021 yang berlaku sejak 24 Oktober 2021.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Halu Oleo Kendari, Benyamin Noach Apituley mengatakan, kebijakan menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang masih menjadi pandemi di tanah air.

Pesawat Lion Air sesaat setelah landing di Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta beberapa waktu yang lalu.

Namun aturan tersebut, kata Benyamin, hanya berlaku bagi penumpang pesawat dari/ke/antar Pulau Jawa. Sementara untuk wilayah luar Pulau Jawa-Bali utamanya wilayah yang masuk kategori PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 2 dan 1 cukup menunjukkan hasil negatif Tes PCR (Polymerase Chain Reaction) yang berlaku hanya 2 x 24 jam atau hasil negatif Swab Antigen 1 x 24 jam.

Lanjut dia, bagi penumpang yang tidak memiliki kartu vaksin karena tidak masuk dalam sasaran vaksinasi akibat memiliki komorbid (penyakit penyerta) disarankan untuk melampirkan surat keterangan dari dokter dari rumah sakit pemerintah.

“Begitu juga bagi penumpang pesawat yang masih kategori anak-anak atau berusia di bawah 12 tahun. Mereka karena belum bisa divaksin maka cukup pendampingan orang tua di bandara. Cukup memperlihatkan fotokopi kartu keluarga dan hasil negatif swab antigen 1×24 jam atau tes PCR 2×24 jam,” kata Benyamin saat dikonfirmasi Kendari Pos, Minggu (24/10).

Guna memudahkan pemeriksaan, Benyamin menyarankan penumpang mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Dalam aplikasi itu, terdapat data kartu vaksinasi dan riwayat hasil tes PCR dan Swab Antigen calon penumpang.

Terpisah, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengimbau masyarakat yang hendak berkunjung atau bepergian keluar daerah khususnya dari/ke Pulau Jawa-Bali wajib vaksinasi minimal dosis pertama yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu vaksin. Itu untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Sebagai bentuk pencegahan penularan covid dari pelaku perjalanan jarak jauh, Wali Kota Kendari telah menerbitkan SE Wali Kota Kendari Nomor : 440/4663/2021 tentang PPKM dalam rangka pengendalian Covid-19 di Kota Kendari.

“Kami harap sebelum mereka (warga) kemana-mana, minimal sudah vaksin. Kami tidak ingin warga pergi maupun datang dengan membawa virus. Memang kebijakan ini agak berat tapi harus dipahami dan dimaklumi oleh masyarakat demi keselamatan kita semua,” kata Sulkarnain Kadir.

Selain wajib menunjukkan kartu vaksin, pihaknya juga mewajibkan para pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi udara (pesawat) baik warga yang ingin keluar maupun masuk ke Kota Kendari wajib menunjukkan hasil PCR.

“Saya sudah instruksikan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk berkoordinasi dengan pihak bandara untuk memastikan penumpang yang keluar dan masuk aman dari Covid-19,” kata Sulkarnain Kadir.

Sementara itu, Jubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kendari dr.Algazali Amirullah menyambut baik diterbitkannya SE Menhub Nomor : 88 Tahun 2021 Tentang Perlaku Perjalanan Jarak Jauh. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tepat untuk memutus penyebaran Covid-19 yang selama ini penularannya berasal dari para pelaku perjalanan keluar daerah.

“Salah satu klaster penyebaran Covid-19 berasal dari pelaku perjalanan. Sehingga kami harap masyarakat sebelum keluar kota atau yang hendak memasuki Kota Kendari sebaiknya memastikan terlebih dahulu kondisi kesehatannya. Kalau merasa tidak fit kami sarankan dirumah saja. Selain itu, bagi yang hendak melaksanakan perjalanan hendaknya melakukan vaksinasi agar kondisi tubuhnya tetap fit dan terjaga dari penularan Covid-19,” kata Algazali.

Terpisah, Plt.Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra, Muhammad Rajulan mengatakan pihaknya merujuk pada pemerintah pusat terkait aturan perjalanan orang baik melalui udara, darat dan laut.
“Saat ini kewenangannya sudah ditarik ke pusat. Termasuk pengelolaan bandara, Dishub Provinsi sudah tak memiliki hak terkait itu. Sebab, pada periode sebelumnya ini sudah diserahkan semua, termasuk parkir, ” kata Rajulan.

Jadi kata dia, tentunya bila pusat telah mengeluarkan aturan terkait modal transportasi, setiap daerah tentu bakal merujuk pada aturan itu. “Jadi kalau sudah keluar edaranya seperti itu, yah berarti kita mengikut itu, ” tutup Rajulan. (ags/rah/b)

Dishub Sultra Merujuk pada Aturan Pemerintah Pusat