Supardi

KENDARIPOS.CO.ID– Pendapatan dari sektor pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) masih belum maksimal tercapai. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konawe Utara (Konut) di bawah kepemimpinan, Supardi. “Ada beberapa jenis pajak.

Ada yang sudah melampaui target dan belum mencapai proyeksi. Kami sudah lakukan breefing dengan Kabid dan Kasi dalam rangka memaksimalkan pendapatan pajak ini. Sudah saya berikan format kemudahan, baik potensi, target dan realisasi. Tapi pada umumnya sudah melampaui target PAD,” kata Kepala Bapenda Konut, Supardi, kemarin.

Mantan Kepala BKPSDM Konut tersebut menjelaskan, penerimaan pendapatan khusus PBB P2, memang harus dimaksimalkan. “Untuk PBB P2 setelah saya lihat, memang ada justru masuk di wilayah PBB P3 (pajak bumi bangunan pedesaan, perkotaan dan perkebunan). Tentu Pemerintah Desa tidak mungkin membayar PBB P3 yang melekat pada area yang inklud di perkebunan. Misalnya, yang ada di PT DJL, SPL maupun di PTPN XIV,” kata mantan Camat Ranomeeto, Konawe Selatan tersebut.

Identifikasi awal dalam penerimaan PBB P3, kata Supardi, disebabkan karena adanya satu obyek pajak dimiliki dua subyek. Itu memengaruhi jumlah target pajak. Pasalnya, lokasi yang sama dikenakan dua orang SPPT dan itu tidak mungkin. Sehingga solusinya, mesti salah satu yang dihapuskan sebagai subyek pajak. “Saya sudah instruksikan pada staf untuk melakukan inventarisir untuk diajukan pada bupati untuk penghapusan pajak. Kalau dihapuskan pasti akan mempengaruhi beban pajak,” ujarnya.

Kemudian kesadaran membayar pajak PBB oleh warga dianggap masih menjadi kendala. Pajak pada lahan yang dimiliki warga kerap tidak dibayarkan sesuai ketentuan. Untuk itu, Bapenda sudah menyiapkan cara yang nantinya akan diterapkan di Konut sebagai dasar subyek pajak dapat membayar kewajibannya. “Kita sudah siapkan strategi dalam memaksimalkan.

Kalau ditriwulan terakhir tahun ini tidak bisa lagi. Kita berupaya maksimalkan penerimaan pajak pada triwulan pertama tahun 2022 nanti. Makanya saat ini kita inventarisasi data potensi wajib pajak tiap desa dan kecamatan,” pungkas mantan Kepala Bappeda Konut tersebut. (c/min)