Kepala BPKAD Buteng, Hardiyanti

KENDARIPOS.CO.ID– 23 ribu warga Buton Tengah (Buteng) yang tercatat sebagai penerima bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tetap akan mendapat pelayanan. Padahal Pemkab setempat gagal mengalokasikan biaya pembayaran jaminan kesehatan warga dalam APBD perubahan yang diproyeksi butuh Rp 4,347 miliar.

Pernyataan tersebut diungkapkan, Kepala BPKAD Buteng, Hardiyanti kepada wartawan Kendari Pos, Jumat (15/10). Ia mengungkapkan Pemkab Buteng belum bisa membayarkan ke pihak BPJS akibat gagalnya pembahasan APBD perubahan. Meski begitu, pihak BPJS bersedia menanggung semua biaya pengobatan warga yang butuh layanan kesehatan di Puskesmas maupun Rumah Sakit.

“Seandainya, pembahasan APBD perubahan tidak dibatalkan. Maka tetap kami akan bayarkan anggaran untuk 23 ribu penerima bantuan BPJS. Alhamdulillah, pihak BPJS telah sedia menanggung semua pengobatan,” ujarnya.

Hardiyanti menjelaskan, jumlah warga yang ditanggung pemkab saat ini, kurang lebih 48 ribu jiwa.
“25 ribu jiwa di tahap awal, yang anggarannya melekat di APBD induk Rp 11,340 miliar. Pembyarannya telah lunas. Sedangkan 23 ribu jiwa sebagai tambahan yang anggarannya melekat di APBD perubahan Rp 4,347 miliar, pembayarannya akan dialokasikan tahun depan,” katanya.
Tahun 2022 mendatang, Pemkab mengalokasikan Rp 15 miliar untuk menanggulangi semua kebutuhan biaya kesehatan warga penerima BPJS. “Insya Allah tambahan 23 ribu jiwa, akan dibayarkan dan dianggarkan di tahun depan dalam APBD induk tahun 2022,” jelasnya.
Hardiyanti berharap masyarakat tidak perlu ragu saat pergi berobat dengan menggunakan BPJS. Sebab pihak BPJS dan Pemkab Buteng selalu bekerjasama dengan baik demi terciptanya pelayanan yang baik pula.

(rud/c).