Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna, La Mahi

KENDARIPOS.CO.ID– Pinjaman yang diajukan Pemkab Muna senilai Rp 233 miliar dari PT. Sarana Multi Infrastruktur belum bisa dicairkan. Alasannya, dokumen kontrak belum memenuhi persyaratan administrasi. Debitur meminta Pemkab Muna untuk menyerahkan kontrak proyek yang didanai pinjaman paling lambat pekan ini.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna, La Mahi menerangkan, perjanjian kerjasama pinjaman daerah antara Pemkab dan PT. SMI sebenarnya sudah diteken sejak bulan lalu. Dalam kerjasama itu, PT. SMI bakal mencairkan sebesar 25 persen di tahap awal. Namun pengajuan pencairan uang muka wajib dilengkapi dengan dokumen kontrak sesuai hasil lelang.

“Untuk mencairkan uang muka 25 persen itu harus ada surat permohonan pencairan yang dilampirkan dengan dokumen kontrak dan dokumen kerangka acuan kerja yang sudah direview Inspektorat. Hanya, lampiran itu belum selesai dibuat,” terangnya.

Ia menjelaskan, PT. SMI mengubah prosedur pencairan pinjaman dari mengacu pada kerangka acuan kerja menjadi dokumen kontrak per item kegiatan. Sehingga, nilai yang dibayarkan akan menyesuaikan nilai dalam kontrak dimaksud. Hanya saja, dari Rp 233 miliar dana pinjaman, Pemkab baru menyelesaikan dokumen kontrak pekerjaan senilai Rp170 miliar. Sedangkan sisanya senilai Rp63 miliar masih dalam proses pembuatan.

PT. SMI, kata La Mahi, sebenarnya sudah memberi kemudahan dengan memerintahkan lelang kegiatan yang didanai pinjaman sejak Agustus atau dua bulan yang lalu. Percepatan lelang dimaksudkan agar dokumen kontrak sebagai syarat pencairan dana bisa disiapkan lebih awal.
Terlebih, dana pinjaman itu hanya memiliki durasi waktu pekerjaan selama enam bulan atau hingga Maret 2022 mendatang. Untuk menghindari adanya pinalti, Pemkab akan berupaya mengajukan pencairan untuk Rp170 miliar dulu.

“Ada sanksi jika tidak ditepati minggu ini. Muna akan diberi penalti berupa denda yang jumlahnya belum diketahui. Mengapa didenda, karena dana pinjaman Muna itu sebenarnya sudah dipisahkan, tapi kita belum urus pencairannya. Nah itu ada konsekuensi,” paparnya.

Meski terlambat, pencairan pinjaman akan tetap dilakukan. Pinjaman tersebut diketahui diperoleh dari program pemulihan ekonomi nasional. Muna mendapatkan dana senilai Rp233 miliar dengan masa pengembalian delapan tahun. Nilai angsuran per tahun mencapai Rp45 miliar. (b/ode)