Sulkarnain Terima Penghargaan Kemenkeu

KENDARIPOS.CO.ID — Pemkot Kendari dinilai piawai mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel. Koleksi delapan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai indikatornya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI pun mengganjar raihan WTP Pemkot dengan penghargaan. Kemenkeu mengutus Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPb) Sultra, Arif Wibawa menyerahkan penghargaan berupa plakat dan piagam kepada Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (kanan) menerima plakat dan sertifikat penghargaan WTP dari Kemenkeu yang diserahkan Kepala Kanwil DJPb Sultra, Arif Wibawa, Kamis (30/9).

“Kami sangat bersyukur mendapatkan penghargaan ini. Saya harap ini bisa jadi penyemangat bagi pemerintah di daerah agar tetap konsisten menjaga amanah rakyat utamanya dalam mengelola keuangan negara. Kami terus berupaya agar tata keuangan kita dikelola secara transparan dan akuntabel,” kata Sulkarnain Kadir di Media Center Rujab Wali Kota Kendari, Kamis (30/9) kemarin.

Menurut Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, keberhasilan meraih delapan opini WTP tak lepas dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kemenkeu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Arif Wibawa mengapresiasi keberhasilan Pemkot Kendari yang meraih opini WTP delapan kali secara berturut-turut dari BPK. Menurutnya, pemkot berhasil memenuhi empat kriteria laporan keuangan daerah seperti kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Arif Wibawa menjelaskan, pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, terdapat banyak transaksi pemerintah yang pelaksanaannya memerlukan penanganan sangat cepat, mendesak, dan masif. Hal ini tentunya harus diikuti penguatan tata kelola yang baik.

“Prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi mutlak tetap harus dijaga sehingga setiap transakai keuangan negara dapat dikelola dan dopertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian capaian opini atau kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan,” kata Arif Wibawa.

Arif berpesan, kedepan Pemkot Kendari dalam mengelola keuangan harus bisa mengkombinasikan antara kondisi emergency dengan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai persiapan pelaporan keuangan tahun ini diantaranya melakukan mitigasi risiko untuk mempertahankan opini WTP.

Selanjutnya pengungkapan memadai terkait penanganan covid dan pemulihan ekonomi, pelibatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan sebelumnya. “Langkah tersebut perlu dilakukan sebagai upaya agar laporan keuangan pemerintah tahun ini nantinya akan kembali terjaga kualitasnya,” kata Arif Wibawa.

Arif menambahkan, capaian WTP perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan indikator tata kelola yang baik bagi pemerintah daerah. Tidak hanya dalam mengelola keuangan negara, namun juga didalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan.

“Pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir, karena tujuan akhir dalam mengelola keuangan negara adalah mencapai tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahterah,” pungkasnya. (ags/b)

Pencapaian WTP Bukanlah Tujuan Akhir