Sekretaris Kabupaten (Sekab) Kolut, Dr. Taupiq S,

KENDARIPOS.CO.ID– Pinjaman beserta bunga sebesar Rp 110 miliar di Bank Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi beban bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut). Meski daerah tersebut diakui sedang dalam masa sulit, namun utang pokok tahun ini tetap akan dibayarkan agar tidak terjadi pembengkakan dan didenda.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Kolut, Dr. Taupiq S, menjelaskan, utang pokok Pemkab ke Bank Sultra berkisar Rp 97,4 miliar selama dua tahun berjalan. Sejak awal dalam penyusunan APBD, seharusnya dilakukan pembayaran senilai Rp 52 miliar sampai Rp 53 miliar. “Dana induk yang disiapkan hanya Rp 36 miliar. Karena tidak mencukupi utang pokok itu, hingga alami defisit sekitar Rp 17,8 miliar,” ujarnya, Selasa (5/10).

Karena tidak mencukupi, Pemkab terpaksa menarik tambahan dana simpanan dari belanja tidak terduga (BTT). Pembayaran angsuran tersebut sebenarnya bisa ditunda, namun ada denda yang bakal mengikutinya sekitar Rp 6,9 miliar.

Dampaknya, bisa dipastikan, program kegiatan Pemkab pada 2022 mendatang akan terhambat juga, karena pemerintah hanya akan fokus pada pembayaran utang yang menumpuk. Ia memastikan utang pokok untuk tahun ini ditutupi pada anggaran perubahan 2021. “Kita akan bayar. Karena jika tidak, maka diberi denda dan semakin membengkak,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, selain pinjaman bank, tahun ini Pemkab Kolut sedang berupaya membayar pelunasan TPP pegawainya yang terhambat selama tujuh bulan. Bukan hanya itu, pemerintah setempat juga sedang berusaha membayarkan insentif tenaga kesehatan yang belum ditunaikan selama 20 bulan. (b/rus)