Pemilihan Wabup Koltim Diproyeksi Desember – Kendari Pos
Politik

Pemilihan Wabup Koltim Diproyeksi Desember

— Lukman Abunawas : PDIP Bulat Mengusung Diana Massi
KENDARIPOS.CO.ID– Kursi Wakil Bupati Kolaka Timur (Koltim) tanpa penghuni sejak ditinggalkan Andi Merya Nur. Wakil Bupati itu naik takhta menjadi Bupati Koltim sejak 14 Juni 2021. Hingga kini kursi Wakil Bupati (Wabup) Koltim masih lowong. Masih terjadi tarik ulur soal figur yang bakal didorong mengisi kursi wabup.

Partai politik pengusung mendiang Samsul Bahri-Andi Merya Nur di Pilkada 2020 ingin mengajukan kadernya masing-masing. Empat parpol pengusung itu adalah PAN (4 kursi), PDIP (3 kursi), Partai Demokrat (2 kursi) dan Partai Gerindra (2 kursi). Dari empat parpol, baru PDIP yang memastikan mengusung kadernya, Diana Massi. PDIP menjagokan istri mendiang Bupati Kolti, Samsul Bahri itu sebagai calon Wabup Koltim. “Kita (PDIP) sudah bulat mengusung Diana Massi sejak awal, ” kata Lukman Abunawas, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Sultra kepada Kendari Pos, Rabu (6/10) kemarin

Wakil Gubernur Sultra itu mengungkapkan, proses untuk pemilihan Wabup Koltim diproyeksi paling cepat berlangsung Desember 2021. Proses itu memang butuh waktu karena mesti ada konsolidasi diantara empat parpol pengusung. Lukman Abunawas mengaku PDIP dan tiga parpol lainnya sudah duduk bersama, baru-baru ini dan membahas soal figur bakal calon Wabup Koltim. “Karenanya Pj.Sekda yang menjabat saat ini diharapkan mampu menjalankan amanah menuntaskan porsoalan ini di Koltim,” ungkap Lukman Abunawas.

Mekanisme pemilihan Wabup Koltim tak secepat yang dipikirkan masyarakat. Idealnya, masing-masing partai politik pengusung mengajukan calon ke DPRD. “Karena syaratnya minimal dua bakal calon yang diusulkan ke DPRD, maka dari empat parpol pengusung akan rembuk kembali untuk menetapkan dua nama. Baru PDIP yang sudah mengusulkan bakal calon wabup,” imbuh Lukman Abunawas.

Mantan Bupati Konawe dua periode itu menjelaskan setelah ditetapkan dua nama, DPRD membentuk panitia khusus dan tata tertib untuk konsultasi masalah jadwal dan anggaran. Anggaran pemilihan Wabup Koltim sudah ditetapkan sebelumnya oleh DPRD. “Jadi tahapan pemilihan Wabup sedikit panjang. Setelah calon diusulkan, lalu dibentuk pansus dan tata tertib, terakhir pemilihan,” rinci Lukman Abunawas.

Setelah terpilih Wabup Koltim, langkah selanjutnya dikonsultasikan ke Pemda provinsi dan Mendagri untuk mendapatkan surat keputusan. Apabila Wabup telah dilantik gubernur, maka Wabup dapat merangkap jabatan sebagai Plt.Bupati. “Sebab, selama belum ada putusan inkrah dari perkara Andi Merya maka belum dapat diberhentikan sebagai Bupati Koltim. Sebaliknya jika putusan Andi Merya sudah inkrah maka akan diberhentikan secara hormat lalu wabup diangkat menjadi bupati, ” beber Lukman Abunawas.

Mantan Sekda Provinsi Sultra itu menegaskan untuk menjaga agar tidak ada kevakuman pemerintahan di Koltim, Pemprov menunjuk Pj.Sekda yang merangkap Plt.Bupati Koltim. Tugas utamanya menuntaskan segala persoalan internal pemerintahan di Koltim. “Selain mengurus masalah internal pemerintahan, Pj.Sekda juga harus menuntaskan pengangkatan Sekda dan Wabup definitif, ” tutup Lukman Abunawas.

Sementara itu, pengamat politik Sultra, Dr. Najib Husain, mengatakan, situasi politik di Koltim mesti menjadi perhatian serius. Terutama partai politik pengusung di Pilkada 2020 yakni PAN, PDIP, Demokrat dan Gerindra. Empat parpol itu harus segera menentukan figur bakal calon Wabup Koltim yang akan diusulkan ke DPRD. Muaranya demi kepentingan masyarakat serta aktualisasi visi misi Bupati terpilih pilkada 2020 mendiang Samsul Bahri Madjid dan Andi Merya Nur yang ditahan KPK.

“Kondisi politik di Koltim tak boleh dibiarkan berlarut-larut, dengan hanya mengandalkan kepala daerah berstatus Plh atau Pj. Karena kedua jabatan tersebut memiliki kewenangan terbatas,” kata Dr. Najib Husain kepada Kendari Pos, kemarin.

Ketika telah ada Wabup Koltim definitif, sambung Najib, akan memberikan dampak positif dalam menjaga dan menghidupkan stabilitas pemerintahan. Selanjutnya Wabup Koltim bakal mengisi jabatan bupati dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga bisa mengakomodir program-program vital yang hanya menjadi domain bupati.

“Inilah yang mesti dilihat partai pengusung. Bahwa, cukup banyak kepentingan dan aspirasi masyarakat yang menunggu ditunaikan oleh kepala daerah. Subtansi tersebut yang harus menjadi inspirasi agar sebisa mungkin partai politik menghilangkan egosentris masing-masing dan secepatnya menentukan nama yang diusung,” ujar Najib.

Doktor jebolan Universitas Gajah Mada (UGM) itu menjelaskan, terkait pengisian posisi bupati mesti menunggu putusan inkrah pengadilan atas perkara yang membelit Andi Merya Nur, Bupati Koltim nonaktif. Pada situasi ini semua pihak mesti berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah. Jika putusan inkrah menyatakan Andi Merya Nur terbukti bersalah, maka yang akan menggantikan adalah Wakil Bupati. Hal itu sesuai aturan yang telah digariskan.

“Prosesnya masih lama. Pasti Andi Merya Nur tidak tinggal diam atas kasus yang membawanya ke meja hijau. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah sembari menunggu hasil keputusan hukumnya,” tandas Najib. (rah/ali/c)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy