Pekerja Makin Dimudahkan Memiliki Rumah – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

Pekerja Makin Dimudahkan Memiliki Rumah

Muh. Abdi Asmaul Amrin/Kendari Pos
Perumahan Subsidi SPP Ranomeeto Regency IV, di Jalan Poros Terminal Baruga, Kendari.

KENDARIPOS.CO.ID– Harapan pekerja untuk memiliki hunian yang layak dengan harga lebih terjangkau kini mendapat lampu hijau. Menteri Ketenagakerjaan menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah untuk kepemilikan rumah oleh pekerja melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.

Menteri Ketenagakerjaan baru saja merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam Program JHT dengan perubahannya menjadi Permenaker Nomor 17 Tahun 2021. Permenaker ini akan mendorong berjalannya program perumahan pekerja meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP),  dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) secara optimal. 

Kepala BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara (Sultra), Minarni Lukman saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/10) lalu, membenarkan informasi tersebut. 

“Betul. Kami pun siap untuk memberikan layanan-layanan ini kepada para peserta yang telah mengikuti program Jaminan Hari Tua,” ujar Minarni, kemarin.

Minarni menjelaskan, PUMP, KPR, dan PRP dalam jenis Manfaat Layanan Tambahan merupakan fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan kepada peserta BPJAMSOSTEK yang terdaftar ke dalam program Manfaat Jaminan Hari Tua. Mekanismenya, seluruh peserta harus terdaftar ke dalam program Manfaat Jaminan Hari Tua BPJAMSOSTEK dan mendaftar pada bank yang ditunjuk, yang selanjutnya berkas dan proses verifikasi kelayakan akan dilaksanakan oleh bank yang ditunjuk tersebut. 

“Program ini merupakan hasil pengelolaan dana investasi Jaminan Hari Tua. Artinya, dengan adanya Manfaat Layanan Tambahan berupa fasilitas perumahan ini, maka iuran dari peserta yang dikelola BPJAMSOSTEK dikembalikan sebesar – besarnya kepada peserta melalui pengelolaan investasi yang sangat baik,” ungkapnya.

Lanjut dia, sebagaimana yang diatur dalam Permenaker 35/2016, suku bunga yang dikenakan kepada peserta untuk PUMP, KPR dan PRP paling tinggi sebesar 3 persen di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia 7 DRRR. 

Dengan dilakukannya amandemen, maka ada kelonggaran yang berdampak pada pelebaran margin, sehingga penyaluran jadi lebih baik lagi. Suku bunga pinjaman peserta BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan sebesar 5 persen di atas 7 days BI Repo Rate, suku bunga pinjaman perusahaan pembangunan perumahan (developer) 6 persen di atas 7 days BI Repo Rate, dan suku bunga penempatan deposito BPJS Ketenagakerjaan untuk program MLT sebesar 2 persen di atas 7 days BI Repo Rate.

Menurut Minarni, program MLT dapat memberikan kemudahan bagi pekerja untuk memiliki rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Bunga bank selama ini biasanya floating. Misalnya, menjanjikan suku bunga di tahun pertama 9 persen, pada tahun kedua biasanya akan naik, bisa sampai 12-15 persen. Berbeda dengan MLT yang suku bunganya flat. 

“Ini program yang sangat luar biasa. Bisa membantu pekerja kita. Apalagi dalam kondisi dua tahun pandemi ini. Kita berharap bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.

Adapun besaran untuk masing-masing Manfaat Layanan Tambahan yaitu PUMP maksimal sebesar Rp 150 juta, KPR maksimal sebesar Rp 500 juta, dan PRP maksimal sebesar Rp 200 juta. Syarat agar bisa menerima manfaat PUMP yaitu, telah terdaftar sebagai peserta minimal satu tahun dalam program JHT, perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran, belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari peserta, peserta aktif membayar iuran, telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Perusahaan harus tertib melakukan pembayaran iuran dan melaporkan data yang sebenarnya. Artinya, perusahaan melaporkan data semua pekerjanya dan sesuai minimal standar UMP. Selanjutnya, bank yang akan melakukan checking. Kalau perbankan menyatakan layak untuk ditindaklanjuti, kita tinggal mengeluarkan rekomendasi untuk bisa mengambil PUMP,” jelasnya. 

Kemudian, syarat untuk KPR dan PRP tidak jauh berbeda. Khusus untuk PRP, pekerja wajib memiliki rumah yang akan direnovasi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. Pengalihan KPR umum menjadi MLT juga bisa dilakukan sepanjang dinilai layak oleh perbankan. Dalam pasal 5 Permenaker 17/2021 menyebutkan bahwa, peserta melalui bank penyalur dapat mengajukan pengalihan KPR umum atau komersial menjadi KPR MLT.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, M. Amir Taslim mengimbau agar para pemberi kerja (perusahaan) di wilayah Sultra untuk menaati dan mematuhi Permenaker Nomor 17 Tahun 2021. Perusahaan harus bersungguh-sungguh memberikan hak-hak pekerja. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan karyawannya dalam program Jaminan  Hari Tua yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra sangat berharap, bahkan bermohon kepada pemberi kerja untuk memberikan bentuk-bentuk kesejahteraan kepada pekerjanya. Salah satunya fasilitas perumahan melalui skema KPR. Dengan terbitnya Permenaker 17/2021, jangan ada lagi keraguan dari pihak pemberi kerja. Pemerintah telah menyiapkan tegulasi terkait hal itu,” imbaunya. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy