OJK FOR KENDARI POS
Kiri-kanan: Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Asrun Lio, Kepala OJK Sultra, Arjaya Dwi Raya, Pimpinan Cabang BRI Samratulangi Kendari, Edy Mutalib, dan Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif saat mengunjungi stand pameran industri jasa keuangan dan UMKM dalam rangkaian acara Bulan Inklusi Keuangan, beberapa waktu lalu.

KENDARIPOS.CO.IDРOtoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong terwujudnya inklusi keuangan 90 persen di tahun 2024 secara nasional. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui berbagai macam program yang dilakukan. 

Kepala OJK Sultra, Arjaya Dwi Raya mengatakan, peran TPAKD dalam memperluas akses keuangan sangat penting dan menjadi prioritas OJK selama masa pandemi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan dan permodalan. Selain meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, OJK juga terus mendorong digitalisasi produk dan layanan keuangan. 

“Melalui TPAKD, OJK berupaya meningkatkan akses keuangan yang diharapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Arjaya, kemarin.

Dijelaskan, TPAKD dibentuk sebagai langkah sinergi OJK bersama segenap pemangku kepentingan di daerah untuk mendorong perluasan akses keuangan di daerah sehingga mendukung pengembangan potensi sektor unggulan dan prioritas. Optimalisasi peran TPAKD dalam meningkatkan inklusi keuangan dilakukan dengan pelaksanaan berbagai program TPAKD dan sinergi TPAKD pusat dengan daerah agar implementasi program kerja TPAKD dapat lebih optimal dan terarah. 

Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah seperti peningkatan pemahaman dan komitmen dalam rangka implementasi program inklusi keuangan di berbagai daerah, penguatan kerja sama dan sinergi antar TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam upaya perluasan akses keuangan di daerah, peningkatan keselarasan implementasi program TPAKD pusat dan daerah dalam mendukung implementasi SNKI dan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta optimalisasi program TPAKD tahun 2021 dengan mendayagunakan teknologi informasi guna menjangkau masyarakat di berbagai pelosok daerah lebih mudah, cepat, dan efisien.

“Tingkat literasi keuangan di Sultra pada tahun 2019 sebesar 36,75 persen dan tingkat inklusi keuangan sebesar 75,07 persen. Artinya 75,07 persen penduduk Sultra telah mendapatkan akses terhadap sektor jasa keuangan, namun hanya setengahnya yang benar-benar memahami tentang produk-produk yang digunakannya,” ungkap Arjaya.

Ia menambahkan, peningkatan akses keuangan dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti sosialisasi inklusi keuangan, kredit usaha rakyat (KUR) klaster dan business matching untuk UMKM. Kemudian, untuk meningkatkan inklusi di kalangan pelajar, OJK terus mendorong program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang menargetkan 70 persen pelajar Indonesia memiliki rekening tabungan perbankan di tahun ini. OJK Sultra juga melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat Sultra di 17 kabupaten/kota. Per September 2021, OJK Sultra telah melaksanakan edukasi kepada 5.680 orang.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi memgatakan bahwa pemerintah provinsi sangat mendukung upaya peningkatan akses layanan jasa keuangan kepada masyarakat melalui pembentukan TPAKD. Pemerintah Sulawesi Tenggara bersama OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, serta stakeholder terkait membentuk TPAKD melalui SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 379 Tahun 2016. Saat ini di Sultra telah terbentuk tiga TPAKD yaitu Kota Kendari, Konawe Selatan dan Bombana.

“TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan terkait untuk percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Tentunya koordinasi ini perlu untuk terus diperkuat demi memberikan hasil nyata bagi perekonomian daerah,” harapnya. (uli/b)