Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Basiran (FOTO: HUMAS BPKAD SULTRA)

KENDARIPOS.CO.ID– Masa anggaran 2021 kurang dari tiga bulan. Tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, Pemprov Sultra mulai merancang draft APBD 2022. Secara garis besar, gambaran target pendapatan dan belanja pemerintah tak jauh berbeda dengan postur APBD tahun 2021.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Basiran mengatakan pembahasan anggaran 2022 akan segera digodok. Tahun ini, pemerintah menargetkan bisa rampung pada November mendatang. “Kita harap November APBD 2020 sudah ditetapkan. Makanya, kita dorong terus,” kata Basiran kemarin.

Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum mengagendakan rapat. Pasalnya, Ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra masih di Papua. “Sekarang kita baru mau menyusun penjadwalannya. Bila bu Sekda sudah kembali, kita segera laporkan. Sebelum masuk pembahasan, harus ada tanda tangan ketua TAPD,” jelasnya.

Nominal pendapatan dan belanja daerah lanjut Basiran, kurang lebih bakal sama dengan tahun 2021. Namun besaran pastinya, akan dibahas di internal TAPD. “Kurang lebih sama dengan tahun 2021 dikisaran Rp 5 triliunan. Tapi bisa saja di 2022 angkanya lebih. Kalapun lebih, itu tidak akan mungkin lebih dari 10 persen,” bebernya.

Proses penyusunan anggaran kata dia, harus didasari ketentuan perundangan-undangan. Porsi anggaran terbesar masih di sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara rencana refocusing di tahun 2022, pihaknya belum dapat memastikan. Dengan melihat kondisi pandemi yang belum berakhir, kemungkinan- kemungkinan itu pasti ada.

“Karena pandemi belum hilang, bisa saja kemungkinan ada refocusing. Tapi nanti kita lihat seperti apa dalam rapat pembahasan. Sebab KUA PPAS masih harus kita ajukan dulu di DPRD. Artinya, ini harus diawali dengan KUA PPAS dulu kan. Setelah tuntas, baru kita bisa bicara lebih rinci,” pungkasnya. (c/rah)