Muna Jadi Daerah Pengembangan Shrimp Estate Nasional

KENDARIPOS.CO.ID — Bupati Muna LM. Rusman Emba berhasil menarik minat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kabupaten Muna menjadi kawasan membangun shrimp estate atau budidaya udang. Muna menjadi satu dari tiga daerah di Indonesia yang menerima program strategis nasional di bidang budidaya perairan tersebut. Nilai investasinya diproyeksi mencapai Rp4 triliun.

Program shrimp estate merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Pada tahun ini program tersebut baru dirintis di tiga daerah yakni Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Aceh Timur (NAD) dan Muna (Sultra). Program shrimp estate tersebut rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 1.000 hektare yang terletak di Desa Kawite-wite dan Lamanu, Kec. Kabawo, Muna.

Lokasi sudah tersebut ditinjau Direktur Jenderal Budidaya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TB Haeru Rahayu, staf khusus Menteri KKP, Brigadir Jenderal (Pol) Victor Gustaaf Manoppo, dan Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Hermawan. Peninjauan lokasi itu didampingi Bupati Muna LM. Rusman Emba, wakil Bupati Bachrun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan La Ode Kardini dan para Kepala OPD Pemkab Muna.

Bupati Muna LM. Rusman Emba mengaku bersyukur sebab potensi daerahnya bisa dikelola berkat kerjasama dengan KKP. Ia memastikan akan mendukung kebijakan itu dan memastikan tidak akan ada yang dirugikan. “Bentuk dukungannya yakni kami akan membenahi infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan di lokasi budidaya,” ujar Bupati Muna dua periode itu, kemarin.

Sebelumnya, Dirjen TB Haeru Rahayu mengatakan, shrimp estate atau budidaya udang terpadu adalah program strategis nasional dalam rangka mencapai target produksi udang sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024. Target 2 juta ton itu dalam rangka meningkatkan nilai ekspor udang nasional yang saat ini baru menguasai 6 persen pasar dunia.

KKP akan meningkatkan produksi nasional tersebut dengan dua strategi yakni revitalisasi tambak tradisional dan modelling tambak udang terintegrasi. KKP menargetkan peningkatan produksi dari 0,6 ton menjadi 2 ton per hektar.

“Sekarang kita baru sampai 800 ribu ton, makanya akan naik 2 juta tahun 2024. Terkait itu, kita fokuskan shrimp estate di tiga Kabupaten yakni Kab.Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kab. Aceh Timur, Aceh dan Kab. Muna, Sulawesi Tenggara. Ketiga daerah itu dinilainya sangat beruntung sebab KKP menyeleksi banyak daerah yang sudah mengajukan diri,” jelasnya.

Ia menguraikan, shrimp estate merupakan program budidaya udang secara terpadu dengan model tambak satu hamparan langsung tanpa petak di lahan seluas 1.000 hektar. Dalam kawasan tambak itu nantinya akan di desain terpisah antara area budidaya udang, area instalasi pengolahan air limbah dan fasilitas pemantau. Udang yang akan dikembangkan jenis udang vaname.

“Maksud sistem terpadu itu semua akan ditata. Antara area pembibitan dan limbahnya dipisah. Begitu pula model tambaknya 1.000 hektar itu tidak dipetak-petak lagi, melainkan satu hamparan luas,” jelasnya.

TB. Haeru Rahayu menambahkan, pengembangan shrimp estate itu akan dilakukan dengan kolaborasi antara KKP, Pemkab Muna dan masyarakat lokal. Bagian KKP ialah mencari sumber anggaran dari skema penanaman modal luar negeri yang ditaksir mencapai hingga Rp4 triliun. Sedangkan Pemkab harus membantu proses penyiapan lahan dan masyarakat sendiri bertindak sebagai pekerja sekaligus pemilik modal.

Pemkab Muna berperan penting dalam mengurusi lahan sampai clean and clear dan siap digunakan. Sedangkan masyarakat akan menjadi pemilik modal karena ikut menanamkan sahamnya dalam bentuk lahan sekaligus menjadi pekerja karena pengelolaan tambak dilakukan oleh warga setempat. TB. Haeru Rahayu memastikan tidak akan ada penguasaan lahan oleh KKP, melainkan hanya hak kelola dengan kontrak berjangka.

“Kerjasama ini tidak memindahkan hak kepemilikkan lahan karena sertifikat tanah tetap dipegang masyarakat. Hanya saja, masyarakat yang akan bekerjasama harus siap memberikan hak pengelolaan selama kurang lebih 15 tahun,” jelasnya.

Bupati Muna, LM. Rusman Emba (kanan), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra La Ode Kardini, (tengah) dan Dirjen TB. Haeru Rahayu (kiri). LA ODE ALFIN / KENDARI POS

TB. Haeru Rahayu mengatakan jika kerja sama itu akan saling menguntungkan. Masyarakat pemilik lahan akan mendapatkan bagi hasil panen sesuai presentase luasan lahannya. Disisi lain, masyarakat juga akan menjadi pekerja dan mendapat gaji bulanan sesuai upah minimum regional. Ia hanya meminta agar program ini didukung penuh oleh masyarakat agar tidak mandeg ditengah jalan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, La Ode Kardini menilai program itu ialah peluang emas bagi masyarakat Kawite-wite dan Lamanu untuk menjemput kesejahteraan. Makanya ia meminta agar masyarakat tidak ragu bekerja sama dalam program tersebut. Senada, Kepala Dinas Perikanan Kab. Muna La Kusa mengatakan status lahan saat ini sudah clean and clear. Program tersebut diharapkan segera berjalan agar Muna bisa menjadi sentra udang vaname nasional. (ode/b)

Pemprov Minta Masyarakat Dukung Program Shrimp Estate