Ki -Ka : Direktur Jenderal Budidaya Perikanan, TB Haeru Rahayu saat bertandang di Muna untuk memantau kesiapan pengembangan udang vaname. Rombongan TB Haeru disambut Bupati Muna LM. Rusman Emba dan jajarannya, akhir pekan lalu.

KENDARIPOS.CO.ID– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Kabupaten Muna sebagai daerah pengembangan kawasan shrimp estate atau budidaya udang terpadu nasional. Lahan seluas 1.000 hektar di Desa Kawite-wite dan Laman, Kecamatan Kabawo siap menjadi pusat program strategis nasional berupa budidaya udang yang digarap KKP, Pemkab dan masyarakat.

Direktur Jenderal Budidaya Perikanan, TB Haeru Rahayu, staf khusus Menteri KKP, Brigadir Jenderal (Pol) Victor Gustaaf Manoppo, dan Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Hermawan meninjau langsung lokasi pembangunan shrimp estate. Tim KKP tersebut didampingi Bupati Muna LM. Rusman Emba, Wabup Muna Bachrun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan La Ode Kardini dan pimpinan OPD.

TB Haeru Rahayu mengatakan, budidaya udang terpadu sudah menjadi program strategis nasional dalam rangka mencapai target produksi udang sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024 mendatang. KKP akan meningkatkan produksi nasional tersebut dengan dua strategi yakni revitalisasi tambak tradisional dan modelling tambak udang terintegrasi. KKP menargetkan peningkatan produksi dari 0,6 ton menjadi 2 ton per hektar.

“Sekarang kita baru sampai 800 ribu ton, makanya akan naik 2 juta tahun 2024. Terkait itu, kita fokuskan shrimp estate di Muna, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Aceh Timur, Aceh.

“Muna cukup beruntung karena menjadi tiga daerah pembangunan shrimp estate. Program itu menjadi prioritas Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono,” jelasnya saat mengunjungi Desa Kawite-wite, Kabawo, akhir pekan lalu.
Dalam kawasan tambak itu nantinya akan di desain terpisah antara area budidaya udang, area instalasi pengolahan air limbah dan fasilitas pemantau. Udang yang akan dikembangkan jenis udang vaname.

“Maksud sistem terpadu itu semua akan ditata. Antara area pembibitan dan limbahnya dipisah. Begitu pula model tambaknya 1.000 hektar itu tidak dipetak-petak lagi, melainkan satu hamparan luas,” jelasnya.
KKP akan mencari sumber anggaran dan pasarnya. Pemkab harus membantu proses penyiapan lahan dan masyarakat sendiri bertindak sebagai pekerja sekaligus pemilik modal. Pemkab memiliki peranan penting karena harus mengurusi lahan sampai clean and clear dan siap digunakan. “Kerjasama ini tidak memindahkan hak kepemilikkan lahan karena sertifikat tanah tetap dipegang masyarakat. Hanya saja, masyarakat yang akan bekerjasama harus siap memberikan hak pengelolaan selama kurang lebih 15 tahun,” jelasnya.

Ia juga mengatakan jika kerjasama itu akan saling menguntungkan. Masyarakat pemilik lahan akan mendapatkan bagi hasil panen sesuai presentase luasan lahannya. Disisi lain, masyarakat juga akan menjadi pekerja dan mendapat gaji bulanan sesuai upah minimum regional.

Bupati Muna LM. Rusman Emba mengaku mendukung kebijakan itu dan memastikan tidak akan ada yang dirugikan. Bentuk dukungan lainnya, Rusman akan membenahi infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan di lokasi budidaya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, La Ode Kardini menilai program itu ialah peluang emas bagi masyarakat Kawite-wite dan Lamanu untuk menjemput kesejahteraan. Makanya ia meminta agar masyarakat tidak ragu untuk bekerjasama dalam program tersebut. Senada, Kepala Dinas Perikanan Muna La Kusa mengatakan status lahan saat ini sudah clean and clear. Program tersebut diharapkan segera berjalan agar Muna bisa menjadi sentra udang vaname nasional. (ode/b)