Dewan Panggil Kepala BPBD Sultra

KENDARIPOS.CO.ID — Tindakan oknum Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra, Muh.Yusuf yang diduga “mengendapkan” honor personel Satgas Covid-19 berbuntut panjang. Tak hanya posko satgas kena segel, Muh.Yusuf pun dipanggil dewan (DPRD Sultra). Sang kepala badan bakal dimintai keterangan terkait tindakannya “menahan” honor 174 Satgas selama 6 bulan. Padahal administrasi pencarian honor sudah diteken Sekda Provinsi Sultra, Nur Endang Abbas.

Pantauan Kendari Pos, aksi penyegelan masih berlangsung. Hingga pukul 19.00 Wita, tadi malam, Posko Satgas Covid-19 di kompleks Kantor Dinas Dikbud Sultra di bilangan Jalan Ahmad Yani masih tersegel. Tak ada aktivitas sama sekali di sana.

Ilustrasi (NET)

Dewan (DPRD Sultra) memastikan memanggil kembali Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusuf untuk dimintai keterangannya dalam forum rapat dengar pendapat (RDP). “Agenda RDP tersebut akan dijadwalkan kembali setelah semua pihak berkaitan telah berada di Kota Kendari. Kemungkinan RDP bisa dilaksanakan minggu depan (minggu ini). Kalau bukan hari Senin, ya hari Selasa,” ujar Muhammad Poli, anggota Komisi IV DPRD Sultra, kepada Kendari Pos saat dihubungi Minggu (10/10) kemarin.

Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusuf sejatinya telah dipanggil DPRD Sultra untuk RDP pada Jumat (8/10) lalu. Agenda itu tertunda dan kini dijadwalkan kembali. “Ditunda, karena beberapa pejabat yang diundang RDP menghadiri pemakaman ibunda Gubernur Ali Mazi di Kabupaten Buton,” ungkap Muh.Poli.

Menurutnya, polemik mandeknya honor Satgas Covid, tidak boleh terulang atau terjadi lagi. Pihak yang diberi amanah mengurus honor satgas covid wajib menunaikannya secara maksimal. “Nantinya kita akan bedah dalam RDP, apa yang menjadi pokok permasalahan, mengapa terjadi penunggakan honor satgas covid,” tandas ketua fraksi PKS DPRD Sultra.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra yang membidangi sektor kesehatan, La Ode Frebi Rifai, mengecam kinerja oknum Kepala BPBD yang dianggap terkesan membiarkan honor satgas covid tidak terbayarkan. “Ini menyangkut hak yang wajib ditunaikan oleh BPBD. Satgas covid bagian garda terdepan yang bekerja memutus mata rantai pandemik corona. Kesejahteraan mereka mesti diperhatikan. Dan pemerintah jangan sekali-kali abai,” ujarnya, Minggu (10/10) kemarin.

Politisi PDIP itu mengaku heran dengan pernyataan Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusuf, yang berdalih honor satgas covid baru bisa dibayar paska tuntas direview BPKP Sultra. Padahal, kata Febri, tidak ada relevansi antara review BPKP dengan honor satgas covid. Instansi BPKP merupakan lembaga eksternal, dan jika menunggu review Inspektorat Provinsi Sultra , bisa saja hal itu terjadi. Sebab, Inspektorat bagian dari OPD Pemprov Sultra, sama halnya dengan BPBD Sultra. “Fenomena ini sangat aneh dan janggal. Tidak masuk akal pencairan honor satgas covid menunggu hasil review BPKP. Ironinya lagi, honor satgas covid telah tertunggak selama 6 bulan,” ungkap Febri Rifai.

Sebelumnya, Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf mengakui uang honor anggota Satgas Covid-19 Sultra belum dicairkan. Sebab sedang direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Info dari BPKP, review selesai minggu ini. Setelah itu honor baru bisa dicairkan. Sampai saat ini kami masih menunggu,” kelit Yusuf.

Yusuf mengaku keterlambatan pembayaran honor Satgas Covid bukan kali pertama terjadi. Katanya, sistemnya sudah seperti itu. “Jadi kita terlebih dahulu menunggu hasil review BPKP, baru bisa membayarkan honor satgas. Sudah begitu sistemnya,” pungkasnya.

Kendari Pos masih menelusuri review BPKP yang diklaim Muh.Yusuf. . Pihak BPKP perwakilan Sultra yang dihubungi melalui bagian hubungan masyarakat (Humas) belum memberikan keterangan terkait hal tersebut.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Sultra, Nur Endang Abbas mengaku, belum mengetahui penyegelan posko tersebut. “Saya belum tahu itu. Saya sedang di Papua mendampingi kontingen Sultra di PON XX Papua. Tapi nanti saya cek,” ujar Nur Endang Abbas.

Sekda Provinsi Sultra itu mengatakan honor anggota Satgas Covid-19 melekat di BPBD Sultra dan ada anggarannya. “Sudah lama kita tandatangan, tapi tidak tahu karena apa belum dibayarkan. Sebenarnya ada uangnya tapi kita tidak tahu apa masalahnya, nanti pulang kita selesaikan,” ucap Nur Endang Abbas.

Untuk diketahui, sekira 174 personel Satgas Covid-19 Provinsi Sultra meradang. Honornya yang mereka nantikan setelah bermandi peluh menangani pandemi Covid-19 selama berbulan-bulan belum ditunaikan Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusuf. Satgas bekerja siang dan malam menjaga warga Sultra dari pandemi, namun jerih payahnya tak dihargai. Merekalah garda terdepan menangani Covid-19 dan rawan terpapar Covid-19 namun jasanya diabaikan.

Satgas Covid-19 Sultra belum menerima honor terdiri dari tenaga kesehatan, Satpol PP, penjaga sekretariat, bagian logistik, dan sejumlah bidang kerja lainnya. Besaran honor itu terbagi dua kategori yakni, honor penjaga sekretariat sebesar Rp250 ribu per hari dan bidang-bidang sebesar Rp150 ribu per bulan. (ndi/ali/b)

Sekda : Ada Anggarannya dan Sudah Ditandatangan