LA ODE ALPIN/KENDARI POS PRESTASI: Kepala KPPN Raha, Sulistiyono menyerahkan penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani kepada Bupati Mubar, Achmad Lamani di lapangan Desa Marobea terkait raihan WTP ke lima.

-KPPN Serahkan WTP ke-Lima

KENDARIPOS.CO.ID–Muna Barat (Mubar) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 7 setelah memisahkan diri dari kabupaten induk, Muna. Di hari istimewa itu, daerah otorita Achmad Lamani menerima “kado” dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati berupa piagam penghargaan karena berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020. Penghargaan yang diterima Bupati Mubar Acmad Lamani itu diserahkan melalui Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Raha, Sulistiyono di lapangan Desa Marobea, Mubar. Disaksikan ASN dan Forkopimda.

Momentum itu, Sulistiyono mengatakan, selain istimewa waktu penyerahannya, penghargaan itu juga sangat bernilai karena Mubar, sudah lima kali meraih predikat WTP. Mubar secara konsisten menyajikan LKPD tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 masing-masing dengan predikat WTP.

“Ini bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan atas capaian predikat WTP untuk LKPD 2020,” jelasnya.

Sulistiyono menambahkan, Pemkab Mubar telah berusaha maksimal untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Predikat WTP ini harus terus dipertahankan serta meningkatkan upaya pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan berkualitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan keuangan.

“Predikat WTP ini diharapkan menjadi sumber semangat untuk terus mengembangkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD secara maksimal. Meskipun tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan, rekomendasi dan masukan dari BPK harus ditindak lanjuti,” terangnya.

Dia menjelaskan, predikat WTP sendiri diberikan bagi daerah yang memenuhi empat parameter dalam penyajian LKPD-nya. Empat paramater itu yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). “Tetapi, opini WTP sesungguhnya bukan tujuan akhir, melainkan bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam mendukung pembangunan Mubar, itulah tujuan anggaran diturunkan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Mubar tahun 2021 sebesar Rp. 176.531 miliar. Rinciannya, DAK fisik sebesar Rp 96,735 miliar dan Dana Desa Rp 79,795 miliar untuk 81 desa. Alokasi DAK fisik itu meningkat sebesar Rp 19,766 miliar dibandingkan 2020 lalu sebesar Rp 76,969 miliar. Alokasi Dana Desa juga meningkat Rp 312,93 miliar dari tahun 2020 yang sebesar Rp 79,482 miliar. Dana tersebut, hingga 6 Oktober 2021 sudah terealisasi sebesar Rp 37 miliar untuk DAK fisik dan Rp. 62 miliar untuk Dana Desa.

“Kita harapkan Mubar segera mengajukan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik dan Dana Desa sehingga dapat segera terealisasi,” urainya.

Sementara itu, Bupati Muna Barat, Achmad Lamani mengaku bangga atas raihan lima kali WTP. Terlebih, momentum penyerahan piagam dari Kemenkeu dilakukan tepat saat otoritanya merayakan hari jadi yang ke-7 tahun. Itu artinya, meski usia Mubar masih baru, namun tata kelola keuangan telah mendapat apresiasi.
Pengganti LM. Rajiun Tumada itu mengatakan, meski raihan WTP cukup membanggakan, namun ia meminta jajarannya tidak berpuas diri. Sebab menurutnya, tujuan anggaran bukan semata untuk mendapat penghargaan, melainkan untuk mwujudkan kesejahteraan masyarakat. (ode/c)