Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berdiskusi dalam sebuah kegiatan. Biro Komunikasi Kemenko Perekonomian


KENDARIPOS.CO.ID — Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2021 mencapai 7,07 persen (YoY) yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 16 tahun terakhir. Momentum membaiknya kondisi pandemi Covid-19 saat ini serta capaian pemulihan ekonomi di tingkat nasional dan daerah perlu untuk dimanfaatkan.

Salah satu upaya memanfaatkan tren ekonomi yang positif dan potensi ekonomi digital yang besar, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Satgas dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 3 tahun 2021 untuk mendorong penguatan perekonomian nasional dan daerah.

Forum koordinasi pusat dan daerah itu dibentuk untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara lebih luas. “Penerapan ETPD akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pemda) menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil pilot project di 12 daerah, penerapan transaksi non-tunai dapat meningkatkan PAD rata-rata 11,1 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara peluncuran Roadmap ETPD Provinsi Banten dan showcasing perkembangan ETPD se-Provinsi Banten secara virtual pada Senin (25/10).

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia. “Pencapaian ini hasil kerja bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan otoritas serta dukungan penuh seluruh masyarakat Indonesia. Ini perlu untuk kita lanjutkan,” tegas Menko Airlangga.

Berdasarkan hasil kajian Satgas P2DD Agustus 2021, penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah berdampak positif pada pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19. Pemda dengan tingkat Indeks ETPD yang lebih tinggi cenderung lebih resilien dan memiliki realisasi belanja yang cenderung lebih tinggi.

Hasil asesmen Indeks ETPD pada Juli 2021 menyebutkan terdapat 115 Pemda dalam kategori Digital, 270 Pemda dalam kategori Maju, 151 Pemda dalam kategori Berkembang, dan 6 Pemda dalam kategori Inisiasi. “Kondisi perbedaan tingkatan digital ini penting dicermati dan menjadi perhatian bersama. Seluruh daerah otonom perlu terus didorong untuk bisa masuk kategori Maju dan Digital,” kata Menko Airlangga.

Selain perbedaan kapasitas Pemda berdasarkan Indeks ETPD, Satgas P2DD juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Salah satu indikasinya adalah kontribusi PAD dalam struktur pendapatan APBD baru mencapai rata-rata 25 persen pada tahun 2019. PAD juga masih didominasi oleh pajak daerah sebesar 71 persen, sedangkan retribusi daerah masih sangat rendah 3 persen. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Menko Airlangga menegaskan Pemda melalui TP2DD berperan strategis.

Untuk diketahui, Satgas P2DD beranggotakan pimpinan dari 8 Kementerian/Lembaga nantinya akan berkoordinasi dengan 542 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diketuai oleh kepala daerah. Hingga 20 September 2021, telah terbentuk 465 TP2DD atau 86 persen dari total 542 Pemda, yang terdiri dari 33 TP2DD tingkat provinsi dan 432 TP2DD tingkat kabupaten/kota.
(ltg/fsr)

Satgas P2DD Beranggotakan Pimpinan Delapan Kementerian