Bersatu Melawan Illegal Fishing


KENDARIPOS.CO.ID — Buuum. Siang di tahun 2019, keheningan laut di Desa Ambuau Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton pecah dengan dentuman menggelegar. Dentuman itu belum lekang di memori Nasrudin (46).Salah satu warga Desa Ambuau Togo yang sedang berada di kebun, bergegas mendekati sumber suara.

“Suara bom ikan itu terdengar hingga radius 3 kilometer,” ujar Nasrudin kembali menelusuri Lorong memorinya, kemarin, kala melihat aksi bom ikan dua tahun silam.
Sejumlah nelayan di desa itu juga turut berdatangan. Mereka terbelalak. Tak jauh dari bibir pantai, tampak enam orang nelayan sedang menyelam dan memunguti ikan-ikan mati yang baru saja meregang nyawa akibat bahan peledak. Pemandangan itu semakin memilukan Nasrudin dan kawan-kawannya tatkala melihat banyak ikan mati dibiarkan berserakan laiknya sampah.

Nelayan dari desa yang tergabung dalam program PAAP Siotapina-Lasalimu Selatan usai melaut, beberapa waktu lalu. (RARE FOR KENDARI POS)

Sebelumnya, Nasrudin telah mendengar informasi tentang adanya aktivitas pengeboman ikan di laut Ambuau Togo, namun ia belum pernah menyaksikan secara langsung. Ketika mendengar suara ledakan hari itu, Nasrudin langsung curiga sedang ada pengeboman di laut. Segera ia ke rumah jaga dekat pantai yang berjarak 200 meter dari kebunnya. Melihat aksi tidak bertanggung jawab itu, Nasrudin dan kawan-kawannya hendak melakukan perlawanan langsung. Baku hantam pun tidak masalah asal nelayan pendatang itu jera. Namun, mayoritas dari mereka tidak berani mengambil risiko. Pertikaian jarak dekat akan lebih menguntungkan lawan yang saat itu memiliki peledak. Beberapa menit kemudian, nelayan-nelayan pendatang itu kembali melemparkan bom. Seketika ribuan ikan, mati. Besar maupun kecil, yang layak konsumsi maupun yang tidak.

“Saya hanya bisa tertegun melihat banyak sekali ikan mati yang tidak dipungut. Ikan-ikan kecil mengapung seperti sampah di atas permukaan air. Hanya ikan besar dan bagus yang diambil. Ikan kulit keras, anakan-anakan ikan kuning dan yang berwarna warni dibiarkan begitu saja. Kita mau apakan mereka ini? Serba sulit. Mereka memegang bahan peledak. Teman-teman merasa takut. Saat itu saya sudah bawa parang panjang. Saya emosi. Mereka mengebom di karang tempat saya dan teman-teman biasa memancing,” kata Nasrudin.

Di tengah kemarahan, Nasrudin tidak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak tahu persis dari mana asal para nelayan pendatang itu. Menurut cerita yang didengarnya, mereka datang dari Kota Kendari. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan sudah sering dilakukan. Bukan hanya sekali dua kali. Terutama di musim teduh yang berlangsung mulai bulan Oktober sampai Mei. Di musim ini, jumlah ikan biasanya melimpah ruah. Pernah sekali, nelayan lokal menangkap pengebom ikan di Desa Mopaano, tak jauh dari Ambuau Togo. Namun tak lama berselang, pengeboman terjadi lagi.

“Dari cerita teman-teman, mereka sudah sering (mengebom). Bahkan pernah ada yang ditangkap di Desa Mopaano oleh petugas Polsek (Kepolisian Sektor). Saya tidak tahu pasti seperti apa hukuman yang mereka dapatkan, tapi hari ini kabarnya mereka mulai aktif lagi. Kami heran kenapa bisa begitu,” tuturnya.

Hal serupa dialami Zahidun (53), nelayan di Desa Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton. Ekosistem laut tempat mereka mencari penghidupan, rusak parah. Bertahun-tahun, penggunaan bom telah menghacurkan terumbu karang tempat hidup berbagai spesies ikan. Selain karena bom, pemakaian alat tangkap tidak ramah seperti mata pancing kecil dan bahan kimia sebagai bius juga telah menghambat regenerasi ikan.

Akibatnya, Zahidun dan nelayan lainnya di Desa Manuru harus mencari ikan hingga ke perairan Wakatobi, tepatnya daerah antara Binongko dan Tomia. Melaut ke lokasi yang cukup jauh memiliki beberapa kelemahan. Untuk ke laut Wakatobi, perjalanan membutuhkan waktu sekira 3-4 jam. Mereka baru akan pulang setelah tiga malam berada di lautan.

“Karena ikan di sini sudah kurang, terpaksa harus (mencari ikan) ke tempat yang lebih jauh,” Zahidun mengungkapkan.

Kalau bisa memilih, Zahidun lebih suka menangkap ikan di perairan Siotapina. Selain boros bahan bakar (pemakaian bahan bakar minimal 40 liter sekali jalan) dan boros waktu, melaut di tempat yang jauh juga risiko keselamatannya lebih besar. Apalagi saat kondisi cuaca ekstrem. Namun, demi mencari nafkah, bahaya ombak dan angin kencang tak begitu dipedulikan oleh Zahidun yang pekerjaannya semata sebagai nelayan.

“Kasian juga sama anak istri di rumah. Kadang mereka bingung dan bertanya-tanya bagaimana keadaan saya di laut. Saya pun tidak bisa berkabar karena tidak ada sinyal,” kata Zahidun.

Kejadian itu berlangsung selama bertahun-tahun. Menyisakan kepahitan bagi nelayan di pesisir Pulau Buton. Andai bisa memutar waktu, Nasrudin dan Zahidun ingin mencegah kerusakan ekosistem laut yang sudah terlanjur terjadi. Bagi mereka, kerusakan laut adalah sebuah “petaka”. Perairan Buton bukan hanya rumah jutaan biota laut, melainkan juga sumber kehidupan bagi kurang lebih 700 nelayan di tujuh desa yang masuk kawasan PAAP Siotapina-Lasalimu Selatan. Bertahun-tahun para nelayan beserta keluarganya menggantungkan hidup di sana. Laut telah menjadi rumah kedua bagi mereka. Maka, menjaga ekosistem laut sama pentingnya dengan menjaga nyawa sendiri.

Laut Sumber Kehidupan

Nasrudin dulunya adalah nelayan penuh. Laut menjadi satu-satunya tempat ia mencari nafkah. Tak ada sumber penghasilan lain. Nyaris saban hari ia mengarungi perairan Buton untuk mencari beragam jenis ikan yang layak tangkap. Selain untuk dikonsumsi, sebagian hasilnya dijual. Setelah laut tidak lagi menjanjikan, ditambah kemampuan armada yang semakin menurun, Nasrudin memilih berekspansi ke darat. Menjadi petani. Ia hanya sekali-kali melaut. Berbeda dengan Nasrudin, Zahidun tetap bertahan di laut. Namun, keduanya memiliki harapan yang sama, yaitu melihat ekosistem laut di Pulau Buton bisa pulih kembali.

Harapan itu menemui titik terang. Bantuan datang lewat Rare pada tahun 2019. Rare adalah organisasi konservasi internasional yang menyerukan perubahan sosial untuk lingkungan yang lebih baik. Salah satu concern nya di bidang perikanan. Melalui program PAAP (Pengelolaan Akses Area Perikanan), Rare berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian laut.

PAAP merupakan sebuah bentuk pengelolaan perikanan skala kecil berkelanjutan yang didasari oleh pemberian akses dan tanggung jawab pengelolaan di wilayah perairan tertentu kepada kelompok masyarakat setempat yang berbadan hukum dengan jangka waktu tertentu. Dalam menjalankan program ini, Rare bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

PAAP memiliki dua komponen kawasan. Pertama, kawasan PAAP yaitu lokasi di mana masyarakat dapat memancing ikan sesuai peraturan yang disepakati bersama oleh nelayan-nelayan setempat. Kedua, Kawasan Larang Ambil (KLA) atau lokasi yang disepakati ditutup secara permanen, sebagai “tabungan ikan” yang bisa diambil “bunganya” di kemudian hari. Dengan penetapan dua kawasan tersebut, maka ikan-ikan memiliki waktu untuk berkembang biak.

Saat ini, Rare sedang mengajukan persetujuan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk pembentukan kelompok PAAP Lasinta Lape-Lape yang membawahi tujuh desa di Kecamatan Siotapina dan Lasalimu Selatan yakni Desa Karya Jaya, Kumbewaha, Kuraa, Manuru, Ambuau Togo, Mega Bahari dan Mopaano. PAAP Lasinta Lape-Lape memiliki empat visi utama yaitu menjaga kesehatan terumbu karang dan mangrove, meningkatkan hasil tangkapan nelayan laki-laki dan perempuan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjalin kerja sama yang baik antar masyarakat desa-desa PAAP.

Peran Penting PAAP

Terpisah, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton sekaligus Pendamping Teknis Program PAAP Siotapina-Lasalimu Selatan, Wadu Marsidik, S.Pi, mengungkapkan bahwa sebelum PAAP hadir, pernah ada upaya untuk menjawab isu dan tantangan perikanan di kawasan calon PAAP Siotapina-Lasalimu Selatan. Daerah ini pernah menjadi lokasi pendampingan program COREMAP II Kabupaten Buton dari tahun 2009 sampai 2013. Melalui program ini juga dibentuk Daerah Perlindungan Laut (DPL).

“Sayangnya, setelah program selesai, tidak ada kelanjutan upaya perlindungan laut, baik dari pihak pemerintah maupun swadaya masyarakat. Berbeda dengan PAAP yang mengutamakan perubahan bersumber dari kesadaran masyarakat setempat untuk mengelola lautnya sendiri,” Wadu menjelaskan.

Kata Wadu, luas total calon kawasan PAAP dan KLA Siotapina-Lasalimu Selatan yang disepakati masyarakat adalah kurang lebih 11.089 ha dengan luas PAAP 10.750 ha dan luas KLA 339 ha. Luas terumbu karang di seluruh kawasan PAAP sekitar 715 ha dan khusus di dalam KLA sekitar 200 ha. Panjang garis pantai lokasi PAAP mencapai 32 km.

Terdapat sejumlah peraturan yang disepakati dalam rencana PAAP di antaranya penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan seperti mata pancing ukuran minimal nomor 13, ukuran mata jaring minimal 2,5 inch, meti-meti boleh menggunakan alat yang ramah lingkungan (tombak dan besi pengait), pancing gurita menggunakan gurita tiruan atau kepiting tiruan, ukuran mata jaring/bubu kepiting baik yang terbuat dari bambu maupun jaring nilon minimal 4 inch. Alat tangkap yang tidak diperbolehkan seperti penggunaan bom, kompresor, potas, bius, buah cua, akar tuba/kolompasi dan sejenisnya, dilarang menangkap gurita pakai linggis, dan dilarang membolak balik terumbu karang saat meti-meti.

Kemudian, lokasi penangkapan tidak boleh merusak ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, melestarikan ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, dilarang menambang batu karang/terumbu karang, dan dilarang menambang pasir.
Pengguna yang dibolehkan mengakses kawasan PAAP tanpa perlu izin adalah nelayan dari tujuh desa (Kuraa, Manuru, Kumbewaha, Karya Jaya, Ambau Togo, Mega Bahari, dan Mopaano) selama sudah terdaftar sebagai nelayan PAAP Siotapina-Lasalimu Selatan. Nelayan dari desa lain di Kecamatan Siotapina-Lasalimu Selatan diperbolehkan mengakses PAAP selama mengajukan izin dan mematuhi peraturan PAAP Siotapina-Lasalimu Selatan. Nelayan di luar Kecamatan Siotapina dan Lasalimu Selatan tidak diperbolehkan mengakses dan memanfaatkan kawasan PAAP Siotapina-Lasalimu Selatan.

“Masih banyak poin lain yang tujuannya adalah memberikan kewenangan kepada nelayan di sana untuk menjaga kelestarian laut mereka. Kami tinggal menunggu pihak provinsi dan Rare untuk ke site menilai kelayakan atas usulan PAAP. Rencananya, awal Oktober tim provinsi akan turun ke lapangan untuk verifikasi usulan tersebut,” ujar Wadu. (uli/b)