Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke

KENDARIPOS.CO.ID– Isu “permainan” pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Muna mulai beredar. Diduga praktek pungli dan kolusi yang dilakukan oleh oknum di Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna, memengaruhi penentuan kelulusan peserta.

Kabar itu membuat Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke, meradang. Ia membantah adanya indikasi pungli yang membawa nama instansinya. Dalam proses perekrutan PPPK, BKPSDM bahkan tidak terlibat secara langsung, mulai dari proses pendaftaran hingga penentuan kelulusan. Katanya, rekrutmen PPPK itu menjadi domain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara. Lembaganya hanya membantu memfasilitasi tanpa mengintervensi tahapannya.

“Kami tidak pernah terlibat dalam rapat teknis, selain video confrensi bersama Kementerian dan tidak juga masuk dalam kepanitiaan. Proses pendaftaran dan seleksi berkas dilakukan langsung Kementerian Pendidikan secara online. Pengumuman berkas juga disampaikan langsung Kementerian, tanpa melibatkan BKPSDM Muna,” argumentasinya. Sukarman menambahkan, panitia seleksi daerah PPPK berada langsung dibawah Dikbud Sultra bersama Dikbud Muna.

Keterlibatan BKPSDM, tambah Sukarman, hanya pada pelaksanaan tes karena menggunakan fasilitas komputer, gedung, tenaga kesehatan dan tenaga pengamanan yang dikoordinir BKPSDM bersamaan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Muna. Pasca tes itu, BKPSDM tidak lagi mengetahui perkembangan perengkingan nilai PPPK.

“Bahkan pengumuman gelombang pertama PPPK, kami belum tahu. Siapa-siapa yang lulus dan kapan diumumkan, sudah tidak lewat kami lagi. Jadi BKPSDM tidak logis kalau dituduh mengatur kelulusan dengan imbalan apapun,” paparnya.

Penjelasan Sukarman senada dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, Harmin Ramba yang juga membantah adanya praktek pungutan kepada peserta dengan imbalan kelulusan. Ia menjelaskan perekrutan PPPK sudah diatur untuk mencegah praktek itu terjadi. Sebab pelaksanaan tes sudah dilakukan dengan sistem komputerisasi dan secara online. Satu-satunya yang menentukan kelulusan peserta ialah kemampuan mereka sendiri.

“Kan sudah komputer yang bekerja dengan standar passing grade yang jelas. Jadi bagaimana mau diatur. Memang saya sudah dengar informasi pungli itu, tapi saya pastikan itu tidak benar,” jelasnya.

Dia menambahkan, tahapan kelulusan peserta menjadi PPPK diukur berdasarkan nilai passing grade. Perengkingan nilai itu hanya diketahui Panselda dalam hal ini otoritas Pemprov.
Pemkab Muna hanya bisa memberi pertimbangan dengan indikator yang sudah ditentukan yakni lama masa mengabdi, kompetensi sosial, honorer K2, afirmasi dan kebijakan khusus. Indikator itu digunakan apabila dalam satu formasi terdapat lebih peserta yang lulus passing grade.

“Pemkab hanya memberi pertimbangan kalau yang lulus passing grade dua orang, sedangkan yang akan direkrut hanya satu. Nah, untuk menentukan yang lulus itu pakai pertimbangan lama mengabdi tadi, afirmasi, usia dan lain sebagainya. Itu pun tidak dibenarkan pakai uang,” tuturnya.

Ia meminta masyarakat harus selektif terhadap informasi. Dirinya memastikan, Pemkab Muna benar-benar transparan dan tidak melakukan praktek pungli liar dalam proses penerimaan PPPK. Diketahui, Pemkab membuka 371 formasi PPPK tahun ini.
Sebelumnya, salah satu pemuda di Muna, Adhin Haq, mengaku mendapat informasi dari sejumlah orang terkait adanya indikasi pungli dan kolusi. Ia menduga terdapat oknum pemerintahan yang menggunakan kekuasaan untuk meminta sejumlah uang kepada peserta dengan dalih bisa memengaruhi kelulusan. Ia meminta Pemkab Muna menelusuri kebenaran informasi tersebut.

Adhin Haq menambahkan, masyarakat harus berani buka suara jika benar dimintai sejumlah uang dalam penerimaan PPPK. Ia siap mengadvokasi peserta yang menjadi korban agar oknum yang melakukan praktek pungli bisa diproses hukum.

(ode/b)