Para pemimpin nera Asia Tenggara telah memulai KTT tahunan mereka tanpa perwakilan dari Myanmar, setelah
jenderal utamanya dilarang karena gagal mengikuti kesepakatan damai regional.

Dalam pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ASEAN pada 15 Oktober setuju untuk mengecualikan panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari, atas kegagalannya untuk menerapkan proses perdamaian yang dia setujui dengan ASEAN pada April untuk mengakhiri krisis politik berdarah yang dipicu oleh kudeta.

Langkah tersebut merupakan langkah berani yang jarang dilakukan oleh kelompok regional yang keterlibatannya
dikenal karena non-intervensi.

ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan
Vietnam. Myanmar bergabung pada 1997 di bawah pemerintahan militer sebelumnya.

Commander-in-Chief of Myanmar’s armed forces, Senior General Min Aung Hlaing has pledged to hold fresh elections in two years and cooperate with Southeast Asian nations on finding a political solution for his country [File: Alexander Zemlianichenko/ Pool via AP]

Sebagaimana telah dilansir Al Jazeera tgl 26 Oktober 2021, dua diplomat mengatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa Brunei mengundang diplomat veteran berpangkat tertinggi Myanmar, Chan Aye, sebagai
perwakilan “non-politik” tetapi dia tidak hadir.

Militer Myanmar berjanji pada Senin malam untuk menantang ASEAN atas langkahnya untuk menurunkan partisipasinya dalam KTT tiga hari itu.

Dalam keputusuab untuk mengesampingkan kepala militer Myanmar, ASEAN mengutip kegagalannya untuk mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri permusuhan, memulai dialog, mengizinkan dukungan kemanusiaan dan memberikan utusan khusus akses penuh ke negara itu.

Militer juga menolak memberi izin pada utusan ASEAN untuk Myanmar, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof, untuk bertemu Aung San Suu Kyi dan para pemimpin pemerintah lainnya yang telah ditahan sejak pengambilalihan 1 Februari.

Sejak kudeta, militer Myanmar juga telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan menangkap ribuan, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. (sbr/Aljz)