Sebuah Refleksi


Penulis : Dr.H. Nur Alam, S.E., M. Si. (Gubernur Sulawesi Tenggara 2008-2013 dan 2013-2018)

Negara kita adalah NKRI — Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan bentuk negara republik, maka sederhananya adalah, ada konsekuensi logis yakni adanya ruang bagi (semua) warga negara untuk (ikut) menentukan arah tata kelola negara, baik langsung maupun melalui perwakilan, mulai dari soal penentuan pemimpin dengan sistem pemilihan yang melibatkan warga negara sampai pada soal saluran aspirasinya, atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam perjalanan mengarungi kehidupan bernegara.

Sejarah mencatat episode kelam bangsa Indonesia di era pra reformasi, dimana kesewenang-wenangan penguasa Orde Baru telah menginjak-injak rasa keadilan masyarakat. Mulai dari lemahnya checks and balances pada berbagai institusi negara hingga kekuasaan yang terlalu dominan yang ada di tangan Presiden, juga utamanya pada terbatasnya pengaturan jaminan akan hak-hak konstitusional warga negara.

Indonesia memasuki era baru ketika Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, akhirnya Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai era reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi perpolitikan yang lebih terbuka.

Gerakan reformasi nasional melanda tanah air, tak terkecuali di Sultra. Sikap arogansi Gubernur yang berkuasa saat itu yang ditampakkan lewat berbagai kebijakan, mendorong lahirnya Badan Musyawarah Antar Tokoh-tokoh Masyarakat Sultra yang disingkat BMATMS. Anggotanya berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Salah satu kegiatannya adalah mengoreksi kinerja pemerintah daerah, yang dianggap timpang dan menyimpang dari tata pemerintahan yang baik dan benar.

Reformasi Baru Dimulai

Bagi saya pribadi, mengkritisi kinerja pemerintahan bukanlah demi kepentingan praktis semata, tapi lebih pada panggilan nurani demi tegaknya aturan yang berkeadilan. Pada November 1999, sikap kritis saya dalam menyuarakan perlunya dilakukan evaluasi kepemimpinan Gubernur La Ode Kaimoeddin menjadi perbincangan luas masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sikap dan langkah saya saat itu bukan tanpa dasar. Anggota DPRD Sultra yang dihasilkan dari proses pemilu multi partai memang dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal (44) Ayat (2) bahwa, Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban untuk hal-hal tertentu atas permintaan DPRD.

Saya melihat, kepemimpinan daerah memang harus secepatnya dievaluasi, demi mendapatkan jawaban apakah tuntutan (aspirasi) yang berkembang di tengah masyarakat luas dan menjadi polemik terkait kinerja pemerintahan saat itu hanya sebatas ketidakpuasan pribadi yang sifatnya subjektif dan tidak mendasar, ataukah memang ada bukti-bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari evaluasi itulah, kita bisa mendapatkan kesimpulan dari pemerintahan yang legitimate (sah). Siapa pun orangnya, baik Gubernur Kaimoeddin yang menjabat saat itu, maupun orang lain, bukan masalah bagi saya. Sebagai warga Sultra, saya berhak untuk menuntut dan meminta kepada yang terhormat anggota legislatif, agar tanggap terhadap setiap persoalan yang mengemuka di tengah masyarakat. Kengototan Gubernur Kaimoeddin saat itu untuk mencalonkan diri lagi, padahal sebagian besar masyarakat tidak menghendakinya, menjadi alasan kuat saya untuk melakukan itu semua. Sehingga, kalau toh Kaimoeddin menjabat lagi, ya harus karena alasan objektif, karena memang kinerjanya sangat baik.

Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat Sultra, baik yang berani bicara maupun yang tidak berani dan tidak sempat berbicara, sangat menginginkan keadaan berubah. Keadaan berubah artinya, mereka sangat menginginkan adanya kepemimpinan baru. Hal itu bisa dilihat dari ramainya suara masyarakat melalui berbagai media yang menghendaki adanya evaluasi kepemimpinan daerah. Terlebih lagi, dalam Skep Mendagri No. 53/1999 mengisyaratkan bahwa Januari 2000 jabatan gubernur berakhir.

Reformasi Masih Setengah Hati

Pada saat itu (tahun 1999) reformasi memang belum sepenuhnya terlaksana. Buktinya, meski isu evaluasi kepemimpinan daerah terus bergulir, namun mayoritas anggota DPRD Sultra masih enggan menanggapi.

BMATMS menuntut agar Gubernur Sultra mundur dari jabatannya, karena dianggap tidak serius melaksanakan agenda reformasi. Dan BMATMS juga mendesak DPRD Sultra agar menggelar sidang pleno, guna memberhentikan Gubernur La Ode Kaimoeddin. Berbarengan dengan itu, berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa, semakin gencar menyuarakan agar Kaimoeddin mundur dari jabatannya, sekaligus segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban selama masa kepemimpinannya.

Laporan pertanggungjawaban Kaimoeddin seharusnya disampaikan ke DPRD Sultra pada Maret 2000. Namun, dalam praktiknya, baru diserahkan pada pekan ketiga Juni 2000. Di pelataran gedung DPRD saat itu terjadi demo pro dan kontra antara mahasiswa dengan massa pendukung Kaimoeddin. Agenda mahasiswa adalah mendesak agar anggota dewan menolak pertanggungjawaban Kaimoeddin. Sayangnya, jangankan menolak, anggota dewan bahkan sama sekali tidak merespons sejumlah aspirasi yang disuarakan. Situasi saat itu sangat tidak kondusif. Mahasiswa terus memenuhi pelataran gedung DPRD hingga larut malam. Hal itu memicu kerusuhan karena polisi membubarkan mereka dengan cara paksa. Akibatnya, jatuh korban dari kalangan mahasiswa dan dilarikan ke rumah sakit. Saya mengecam keras tindakan anarkis yang dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian itu.

Ironisnya, aksi mahasiswa yang berujung kekerasan oleh polisi itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Dengan mulusnya, laporan pertanggungjawaban Kaimoeddin tetap diterima oleh anggota dewan. Artinya, reformasi di Sultra memang masih setengah hati.

Kalau ditanya kenapa saya berani bersikap se-kritis itu? Jawabannya adalah karena, saya tidak ingin kepemimpinan Kaimoeddin berakhir seperti Gubernur sebelumnya (Alala), yang meninggalkan keterbelahan di kalangan masyarakat Sultra. Alala tidak mampu menyatukan masyarakat di sana sampai masa jabatannya berakhir. Kaimoeddin adalah asli Sulawesi Tenggara, yang didaulat rakyat untuk menjadi pemimpin yang mampu menyatukan masyarakat yang saat itu terpecah belah akibat kegagalan pemerintahan sebelumnya.

Sebagai orang Sultra, tentunya kami menginginkan Kaimoeddin bisa mengakhiri masa jabatannya dengan sangat baik. Sehingga, ketika dia tidak lagi menjabat, dia akan tetap menjadi pemimpin (non formal). Bukan mantan pemimpin yang diasingkan dari pergaulan masyarakat di sana.

Persepsi Kritik

Bertahun kemudian, ketika saya akhirnya menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara, saya tidak mau mengabaikan kritik sekecil apapun yang dialamatkan pada saya. Saya sadar betul bahwa, kebebasan berpendapat memang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3; “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Sebagai warga negara yang baik, kita justru harus bersikap kritis dengan cara mengenali tokoh politik (pemimpin) dengan baik, dan mencermati langkah dan kebijakan-kebijakan politik yang diambilnya. Karena, dalam keseharian kitalah yang dihadapkan langsung dengan berbagai aturan dan regulasi yang dibuat oleh pemimpin.

Sebagai individu, kita wajib mematuhi hukum yang berlaku, sepanjang hal itu baik untuk kehidupan bersama. Namun, kita juga harus aktif dan bersikap kritis terhadap aturan (kebijakan) yang dibuat oleh pemimpin. Karena, bisa saja aturan (kebijakan) yang dibuat hanya ditujukan untuk menguntungkan pihak tertentu tapi merugikan pihak lain. Kritik dalam konteks berpikir kritis kerap diartikan secara keliru sebagai kegiatan menyerang atau menjatuhkan seseorang. Kesalahpahaman itu dapat berpotensi pada pembatasan kebebasan berpendapat, terutama di wilayah (daerah) yang dikuasai oleh rezim otoriter.

Di era Orde Baru, sikap kritis kerap diidentikkan sebagai bentuk pembangkangan dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Kritik dianggap dapat membahayakan keberlangsungan kekuasaan. Akibatnya, orang yang berani mengkritik kebijakan pemerintah selalu berakhir di penjara.

Sejatinya, berpikir kritis adalah kemampuan aktif untuk mempertanyakan, mempersoalkan, dan memecahkan suatu permasalahan. Berpikir kritis juga artinya mempertimbangkan suatu pengetahuan atau informasi yang diterima secara teliti dengan mengedepankan fakta, dan mengambil kesimpulan secara logis.

Richard W. Paul, Director of Research and Professional Development at the Center for Critical Thinking and Chair of the National Council for Excellence in Critical Thinking yang berkedudukan di Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul “Logic as Theory of Validation: An Essay in Philosophical Logic” — (University of California, Santa Barbara, 1968), berpendapat bahwa, berpikir kritis adalah proses disiplin secara intelektual di mana seseorang secara aktif dan terampil memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan, dan atau mengevaluasi berbagai informasi yang dia dikumpulkan atau yang dia ambil dari pengalaman, dari pengamatan (observasi), dari refleksi yang dilakukannya, dari penalaran, atau dari komunikasi yang dilakukan. Itu artinya, secara filosofis, berpikir kritis bukanlah dimaksudkan untuk menyerang, mencari kesalahan, ataupun menjatuhkan seseorang. Melainkan sebuah argumen rasional untuk menghindari kesalahan berpikir dan melahirkan sebuah pandangan logis terhadap suatu hal.

Berpikir dan bersikap kritis itu tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin bisa dilakukan. Hanya perlu keterampilan intelektual dan komitmen untuk memahami dan memproses setiap informasi yang diterima, pengetahuan yang luas, kemampuan berbahasa yang baik, kreativitas yang tinggi, serta bijak dan dewasa dalam bertindak, mengingat tidak banyak pejabat (penguasa) yang mudah menerima kritikan. Kritik adalah bentuk lain dari pendapat yang disertai analisa dan evaluasi. Persepsi kritik terhadap pejabat (penguasa) harus punya batasan. Kritiklah kinerja dan kebijakannya — bukan pribadi apalagi keluarganya. Sampaikan kritik dengan konstruktif dan solutif. Bukan hanya menyalahkan tanpa memberi masukan dan solusi. (NA)

Berpikir dan Bersikap Kritis