Oleh : Prof.Eka Suaib (Guru Besar Fisip UHO & Ketua AIPI Cab. Kendari)

KENDARIPOS.CO.ID — Setelah Samsul Bahri Majid sebagai Bupati Kolaka Timur (Koltim) meninggal dunia, dan Andi Merya Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka saat ini Kabupaten Koltim dipimpin oleh Belli Tombili sebagai Pj.Sekda Koltim sekaligus sebagai Plh. Bupati. Mungkin yang akan dipilih lebih dahulu adalah wakil bupati. Setelah ada putusan wakil maka menjadi bupati definitif dilihat apakah masih cukup sisa jabatan 1,8 tahun, baru pemilihan wakil lagi. Jika demikian halnya menunggu Pj. Bupati dengan salah satu tugas untuk memfasilitasi pemilihan wakil bupati. Bagaimana konfigurasi politik di Kolaka Timur, khususnya untuk pengisian Wakil Bupati? Catatan singkat ini mencoba mengulasnya.

Prof. Dr. Eka Suaib

Jika memperhatikan mekanisme proses politik pemilihan di Koltim, maka ada 2 proses politik yang menjadi titik poin penting. Pertama, pembentukan koalisi pengusungan calon; kedua, pembentukan koalisi saat pemilihan di DPRD. Perlu juga diinformasikan sekilas, sebaran kursi di DPRD Koltim adalah Nasdem (8 kursi), PAN (4 kursi), PDI-P (3 kursi), PKS (3 kursi), Golkar (2 kursi), Demokrat (2 kursi), PBB (1 kursi).

Pada fase koalisi pencalonan, hanya 4 parpol pengusung yang bergabung yakni PAN, PDI-P, Gerindra, dan Demokrat. Dengan memperhatikan komposisi perolehan kursi yang ada di DPRD tampaknya sangat terfragmentasi. Dengan kata lain tidak ada satu parpol dominan satu sama lain. Sepanjang yang dapat diamati dari pemberitaan selama ini, baru PDI-P yang mengeluarkan nama. Sementara partai pengusung lain belum menyebut nama.

Jika belum menyebut nama, maka bisa jadi masing-masing parpol juga mempersiapkan calonnya. Karena itu menarik untuk mencermati, ada berapa poros yang akan terbentuk pada fase ini. Apakah PDI-P yang menjadi poros utama? Apakah PAN yang menjadi poros utama? Apakah Gerindra menjadi poros utama? Apakah Demokrat menjadi poros utama?

Salah seorang petinggi parpol mengungkapkan kepada penulis bahwa membutuhkan waktu bagi parpol pengusung untuk duduk bersama guna berembuk membicarakan hal ini. Jika tidak ada titik temu, bisa jadi akan muncul 2 atau 3 bakal calon. Tentang hal ini, masih menunggu tatib berapa jumlah dukungan agar dapat maju dalam tahap selanjutnya.

Dengan kemunculan bakal calon lebih dari 1, terjadi fragmentasi politik. Mau tidak mau calon yang akan diusung perlu memiliki derajat komunikasi untuk dapat meyakinkan dari parpol lain. Pada konteks ini, masing-masing parpol mencoba untuk menawarkan calon yang dapat kompetitif dan menjadi daya tarik dari parpol lain. Andai saja figur dari salah satu partai pengusung memiliki derajat penerimaan yang tinggi, maka tidak sulit bagi untuk menentukan pilihan calon. Problemmya, masing-masing parpol punya derajat kepentingan berbeda.

Lobi, tawar menawar, dan kompromi menjadi bahasa pengantar yang mempertemukan semua elite parpol. Saya mendapat apa, kapan, dan bagaimana menjadi agenda utama di belakang layar. Pertukaran kepentingan antar parpol tidak lepas untuk diperbincangkan pada panggung belakang para elite parpol.

Pada fase pemilihan di DPRD, menambah kerumitan tersebut. Soalnya komposisi yang lebih besar dibanding dari partai pengusung. Nasdem dengan perolehan kursi dominan, disusul oleh PKS, Golkar dan PBB. Diantara parpol non pengusung, posisi Nasdem begitu dominan. Posisinya juga strategis yang kebetulan Ketua DPW Nasdem Sultra yakni Ali Mazi yang juga Gubernur Sultra. Jalan akan mudah, jika pada penentuan calon di fase pancalonan sebelumnya, Nasdem tidak mempunyai figur. Partai besutan Ali Mazi akan legawa dan ikhlas dengan mempersilakan partai pengusung untuk mendudukkan kadernya sendiri menjadi Wakil Bupati di Kolaka Timur.

Kerumitan akan terjadi jika Nasdem juga punya hasrat politik untuk mendudukkan calonnya di posisi tersebut. Maka yang tersedia adalah apakah semua bersatu ‘asal bukan Nasdem’, berkompromi dengan Nasdem, atau membentuk poros ketiga. Semua parpol mengeluarkan energinya, termasuk tetap menjaga harmonisasi dengan pucuk pimpinan di DPP.

Mengaca dari beberapa momen politik lokal, para aktor politik biasa bermain sampai pada babak injury time. Calon yang memenangkan pertarungan adalah selain mampu untuk menyolidkan koalisi pada pendukung tetapi juga dapat mendapat dukungan dari partai lain. Momen di Kolaka Timur juga menjadi ujian dari masing-masing ketua parpol apakah sanggup untuk mendisiplinkan anggotanya agar ‘tidak lari’ dalam pemilihan/pemungutan suara nantinya.

Momen di Koltim adalah kesempatan bagi masing-masing parpol untuk mengonsolidasikan parpol menghadapi tahun politik 2024. Apalah gunanya dalam jangka pendek, parpol berhasil mendudukkan calonnya, tetapi gagal melakukan pembenahan partai dengan baik? Buat apa partai ‘ada di dalam’ pada koalisi pemenang tetapi toh juga tidak berimbas pada kemampuan menarik simpati masyarakat nantinya.

Itu berarti bahwa meski dinamika politik terjadi DPRD, tetapi hendaknya mampu membaca dinamika dan psikologi politik di Kolaka Timur. Meski pemilihan melalui DPRD, toh dukungan dari elite strategis non parpol, tokoh masyarakat, atau jejaring lain juga menjadi penting. Masa waktu tahun 2024, jika dihitung sisa 1,8 tahun bukanlah masa waktu yang panjang bagi parpol untuk bermewahan guna menata parpol. (*)

Mengaca dari Beberapa Momen Politik Lokal