Suhaemi Nasir

KENDARIPOS.CO.ID– Tak adanya kepala daerah definitif di Kolaka Timur (Koltim), membuat sejumlah agenda pemerintahan menjadi terhambat. Salah satunya adalah penetapan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2021 yang belum dilakukan.

Kejadian luar biasa (KLB) memang menimpa Koltim. Bupati terpilih, Samsul Bahri Madjid meninggal dunia dan pelanjutnya, Hj. Andi Merya Nur tersandung hukum, serta Sekretaris Kabupaten definifit belum ditetapkan.

Kondisi itu membuat pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan normal, bahkan berimbas pada penetapan APBD-P tahun ini. Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir, menjelaskan, pembahasan APBD-P sudah tidak bisa lagi dibahas bersama legislatif. Sebab, pembahasan KUA-PPAS APBD-P 2021, telah melampaui waktu yang ditentukan.

Menurut Suhaemi, satu-satunya solusi yang dapat ditempuh adalah menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada). Meskipun Pemkab Koltim masih dijabat pelaksana harian bupati. “Tapi dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 telah tertuang pedoman pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah. Meskipun APBD-P masuk jalur Perkada, tetapi tetap harus berkonsultasi ke Kemendagri.

Pj. Sekab Koltim, Belli Tombili sudah berkoordinasi dengan Kemendagri dan DPRD Koltim. Kami juga akan mengawasi penerapan Perkada tersebut. Pelaksanaan harus hati-hati,” kata Suhaemi Nasir, Kamis (21/10).

Dikonfirmasi terpisah, Plh. Bupati Koltim, H. Belli Tombili membenarkan jika pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemendagri terkait APBD-P. “Kami masih berkonsultasi, termasuk soal Perkada tersebut. Dalam Permendagri memang sudah dibuka ruang untuk itu dan penguatannya perlu izin Kemendagri,” tandasnya. (b/kus)