DISKOMINFO SULTRA FOR KENDARI POS
Gubernur Sultra Ali Mazi dalam High Level Meeting BKS Provinsi Kepulauan bersama DPD RI di Jakarta, Rabu (6/10). BKS Provinsi Kepulauan bersama DPD RI akan menemui presiden dalam rangka akselerasi pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU.

Melobi Presiden, Perjuangkan Pengesahan RUU Daerah Kepulauan
KENDARIPOS.CO.ID– Sejak kemarin, Gubernur Sultra Ali Mazi terbang ke Jakarta. Sebuah agenda nasional sedang digarapnya. Kapasitas Gubernur Ali Mazi sebagai Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan membutuhkan ikhtiarnya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan mendapat pengesahan menjadi Undang-Undang.

Di Jakarta, Gubernur Ali Mazi membahas akselerasi pengesahan RUU Daerah Kepulauan bersama pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam High Level Meeting BKS Provinsi Kepulauan dan DPD RI di Jakarta, Rabu (6/10) kemarin. Dalam pertemuan itu, disepakati Ali Mazi sebagai
Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan bersama pimpinan DPD RI akan menemui dan melobi Presiden Joko Widodo. Perjuangan untuk mengegolkan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang penuh jalan berliku.Upaya ini sudah dilakukan sejak tahun 2005, namun hingga saat ini belum juga menemui titik terang.

Gubernur Ali Mazi mengatakan momen pengesahan RUU kepulauan merupakan hal yang telah lama dinanti-nantikan. “Kita berharap ini bisa segera terlaksana. Upaya kita kini, bakal segera menemui presiden RI untuk membahas itu, ” ujar Ali Mazi dalam pemaparannya saat menjadi narasumber bersama Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo, kemarin.

Di masa Gubernur Sultra Ali Mazi menjadi Ketua BKS Provinsi Kepulauan, desakan untuk mengesahkan RUU ini semakin kuat. Sejak tahun 2020 lalu, RUU tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Namun hingga berakhirnya masa sidang tahun 2020, RUU tersebut kembali mentah. Di tahun 2021, RUU Daerah Kepulauan, kembali masuk dalam Prolegnas 2021. Presiden Joko Widodo sendiri telah bersurat ke kementerian terkait untuk membahas RUU tersebut.

“Saya pikir kita semua sependapat bahwa perjuangan menggapai cita-cita mulia untuk menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh provinsi yang bercirikan kepulauan, yang sudah mendekati puncaknya tidak boleh ditunda lagi, karena menyangkut kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara,” ungkap Ali Mazi

High level meeting digelar di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI ini merupakan inisiatif dari Ketua BKS Provinsi Kepulauan Ali Mazi, yang didukung oleh delapan provinsi kepulauan yang tergabung dalam BKS. Awalnya, pelaksanaan high level meeting tersebut akan digelar Sultra, namun atas saran dan masukan dari unsur pimpinan DPD RI, pertemuan itu sebaiknya digelar di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan desakan agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan.

Pengesahan RUU Daerah Kepulauan ini dianggap strategis untuk pemerataan pembangunan pada daerah-daerah kepulauan. Selama ini, daerah kepulauan identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan.

Setidaknya ada lima tujuan yang ingin dicapai dengan disahkannya RUU Daerah Kepalauan, yakni pertama, menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah di daerah kepulauan. Kedua, mengakui dan menghormati kekhususan dan keragaman geografis dan sosial budaya daerah kepulauan.Ketiga, mewujudkan pembangunan daerah kepulauan yang berkeadilan.

Keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing. Kelima, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat di daerah kepulauan.

Usai pertemuan, dilanjutkan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPR, DPD, dan BKS Provinsi Kepulauan. Poin utamanya adalah perlunya langkah nyata upaya percepatan yang akan dirumuskan melalui tim kerja bersama yang dibentuk ketiga lembaga tersebut demi percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan tidak hanya mencakup daerah provinsi kepulauan yang berjumlah delapan provinsi, tetapi juga mencakup 86 daerah kabupaten/kota kepulauan, yang beberapa di antaranya tidak tergabung dalam delapan anggota BKS Provinsi Kepulauan. (rah/c)