INSPEKTORAT KOLAKA FOR KENDARI POS
MANGKIR : Inspektur Kolaka, Mujahidin (kanan) bersama Sekretaris Kabupaten, Poitu Murtopo ketika memimpin sidang Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada beberapa pihak, kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID– Dua rekanan yang mengerjakan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, dijadwalkan mengikuti sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Inspektorat, Senin (25/10). Sayangnya, dalam sidang itu kedua kontraktor tersebut mangkir. “Satunya memang tidak datang.

Sedangkan yang lain lagi datang, tapi sidangnya sudah selesai,” ungkap Anggota Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Mujahidin, saat ditemui usai sidang, Senin (25/10), tanpa menyebut identitas pihak ketiga itu.

Inspektur Kolaka tersebut mengungkapkan, dengan mangkirnya kedua kontraktor itu, maka pihaknya menjadwalkan ulang sidang tersebut. “Sidang kami agendakan lagi dua pekan kedepan,” ujarnya. Selain dua kontraktor, di waktu dan tempat yang sama, kata Mujahidin pihaknya juga menjadwalkan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah bagi sejumlah PNS karena dianggap menghilangkan aset daerah seperti laptop dan motor dinas.

“Untuk PNS yang disidang itu semuanya hadir. Tapi belum ada juga putusan. Namun mereka sudah memberi keterangan dan meminta keringanan. Putusannya juga nanti dua pekan kedepan,” jelasnya.

Mujahidin mengungkapkan, kerugian daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan dua kontraktor dan sejumlah PNS tersebut mencapai ratusan juta rupiah. “Kerugian yang ditimbulkan oleh dua kontraktor tersebut sekitar Rp 100 juta. Begitupun besaran kerugian yang disebabkan oleh kelalaian para PNS yang disidang tersebut,” rincinya.

Untuk diketahui, dua kontraktor dan sejumlah PNS yang bertugas di Pemkab Kolaka diminta melakukan ganti rugi. Permintaan ganti rugi itu karena dua kontraktor tersebut mengerjakan proyek fisik tidak sesuai dengan volume yang ditentukan. Sementara para PNS tersebut diduga telah menghilangkan aset daerah. Sidang tersebut dilaksanakan sesuai rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (c/fad)